Pengawasan peredaran kayu dalam penatausahaan hasil hutan di Kalimantan Selatan

HAMRONI, Muhammad, Drs. Haryanto, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Sektor kehutanan di Kaliantan Selatan menyimpan permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan yang timbul sering kali disebabkan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada jauh di luar hutan. Salah satu permasalahan tersebut adalah maraknya penebangan liar (illegal logging) dan peredaran kayu illegal Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Salah satu diantaranya adalah dengan dikeluarkanya Keputusan Menteri Kehutanan nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH).Namun demikian keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan sangat tergantung kepada kesiapan birokrasi yang melaksanakanya. Selain itu penatausahaan hasil hutan khususnya pengawasan peredaran kayu melibatkan banyak pihak yang terkait dengan fungsi dan peranan yang saling melengkapi. Tesis ini berusaha memberikan gambaran mengenai implementasi pengawasan peredaran kayu di Kalimantan Selatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kota Banjarmasin sebagai sentra industri pengolahan kayu di Kalimantan Selatan Dari hasil peneltian diketahui bahwa implementasi pengawasan peredaran kayu di Kalimantan Selatan saat ini masih banyak terdapat kelemahan. Hal ini dapat dilihat dari masih maraknya perearan kayu illegal. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanan pengawasan peredaran kayu di Kalimantan Selatan justru terletak pada internal birokrasi itu sendiri sebagai pelaksana kebijakan, antara lain belum berhasil dibentuknya birokrasi yang memiliki komitmen yang kuat serta disiplin yang tinggi dalam pengawasan peredaran kayu, belum terwujudnya koordinasi yang baik pada internal birokrasi dan antar departemen dalam rangka implementasi kebijakan pengawasan peredaran kayu secar komprehensif, juga adanya perubahan situasi politik pada era otonomi daerah yang turut mempengaruhi kebijakan yang diambil dalam pengawasana peredaran kayu. Solusi yang perlu diambil adalah pemerintah melakukan pembenahan ke dalam baik di dalam internal birokrasi kehutanan, membangun koordinasi antar lembaga, maupun antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.

Forestry sector in South Kalimantan store very complex problems. Problems of arising out frequently caused and influenced by factors residing in far outside forest. One of the problems is illegal logging and illegal log trading excessively.Ministry of Forestry have launched Kepmenhut number 126/Kpts- II/2003 about Forest Management. But efficacy from a policy implementation depended to readiness of bureaucracy. Forest management, specially controling of log trading, entangle a lot of related party with the function and role which is equiping each other. This thesis try to give the image of concerning implementation of control of log distribution in South Kalimantan arch therewith factors influencing it. Location selected in this research is Banjarmasin as the center of industrial of wood processing in South Kalimantan. Result of this research known that the implementation of control of log distribution in South Kalimantan in this time still have a lot of weakness. This matter is visible from illegal logging that occurred. Factors influencing inplementation of control of log distribution in South Kalimantan exactly lay in internal bureaucracy as policy executor. Bureaucracy doesn’t have high discipline in control of log distribution and doesn’t have good coordination at internal of bureaucracy and inter department in order to implementation of policy. The political change of situation at regional autonomy era have influence the policy taken in controlling of log distribution. Solution which require to be taken is government conduct the correction into internal of forestry bureaucracy, develop coordination between institution, local government of provinsi and regency.

Kata Kunci : Politik Lokal,Penataan Hasil Hutan,Pengawasan Peredaran Kayu, Implementation, Policy, Controlling, Log distribution.