Dampak Pilkada 2005 terhadap netralitas birokrasi :: Studi tentang rekrutmen pejabat Birokrasi Pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu pasca Pilkada 2005

HAMSAH, Indra, Drs. Haryanto, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan dalam tatanan sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu perubahan tersebut adalah bahwa undang-undang ini telah memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, dimana sebelumnya dilaksanakan dengan model perwakilan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat sampai pada tingkat lokal. Dengan model pemilihan kepala daerah langsung sekarang ini disamping kekuatan politik formal seperti partai politik ataupun politisi di DPRD untuk memenangkan Pilkada Langsung dibutuhkan jaringanjaringan kekuatan politik informal yang melibatkan masyarakat dan jaringan birokrasi pemerintah daerah. Adanya keterlibatan kekuatan politik dalam memenangkan Pilkada Langsung disinyalir akan berdampak terhadap Netralitas Birokrasi. Dimana kepala daerah terpilih dalam mewujudkan janji-janji semasa kampanye diasumsikan akan mengabaikan prinsip-prinsip netralitas, profesionalisme, kompetensi (berpihak kepada orang-orang ataupun institusi yang berjasa dalam Pilakada Langsung) dalam melakukan rekrutmen pejabat birokrasi pemerintah daerah. Padahal netralitas birokrasi mutlak diperlukan untuk dapat melayani masyarakat secara keseluruhan tanpa memandang suku, agama ataupun golongan tertentu. Asumsi tersebut menjadi pendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Dampak Pilkada 2005 terhadap Netralitas Birokrasi yang mengambil studi tentang rekrutmen pejabat birokrasi pemerintah daerah pasca pilkada 2005 di Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisisnya adalah jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pengangkatan PNS ke dalam jabatan birokrasi Pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu pasca Pilkada 2005 dilakukan dengan tidak netral. Hal ini terlihat dari pengangkatan pejabat eselon II, III dan staf ahli bupati yang direkrut merupakan perwakilan dari kekuatan-kekuatan politik (partai politik, masyarakat dan birokrat) yang memiliki andil dalam pemenangan Kepala Daerah terpilih pada Pilkada 2005. Dari kondisi tersebut, penulis menyarankan agar politisi yang telah berjasa dalam Pilkada 2005 hanya memberi kontrol dan ide-ide kepada pemerintah daerah saja tanpa harus masuk ke wilayah birokrasi. Disamping itu, disarankan kepada pemerintah agar kebijakan pengangkatan PNS ke jabatan birokrasi pemerintah daerah khususnya pengangkatan pejabat eselon II dan III dilakukan melalui prosedur formal, lebih memperhatikan profesionalisme dan kompetensi.

Releases of Act No 32 The year 2003 about Regional Government (Pemerintahan Daerah) has brought significant change in goverment order system in Indonesia, one of change of is that this law have facility direct regional general election, where before all is executed with representative model. This thing done as effort to return sovereignty to people hand comes up with local storey. With this election model it is needed support of formal politics like political party and or politician in Local Parliament and networks of informal politics entangling public and local government bureaucracy network to win direct regional general election. Existence of involvement of political strength in winning direct regional general election disinyalir will affect to bureaucracy netrality. Where chosen regional leader in realizing promises during the campaign is assumed will disregard netrality principles, professionalism, interest (stands up for people and or meritorious institution in direct regional general election) in doing rekrutmen local government bureaucracy functionary. Though absolute bureaucracy netrality needed to able to serve public as a whole without reference to tribe, religion and or certain faction. The assumption becomes writer impeller to do research about impact of direct regional general election 2005 to bureaucracy netrality taking study about recruitment local government bureaucracy functionary post direct regional general election 2005 in Sub-Province Labuhanbatu. This research applies method eksploratif with qualitative approach. Its analysis unit is the line of the Government bureaucracy of Sub-Province Labuhanbatu. As for data collecting is done with interview technique is not structure, observation, and documentation. Data which has been collected hereinafter is analysed qualitatively. Based on research result done it is known that lifting of PNS (government employee) into the government bureaucracy position in Sub-Province Labuhanbatu post direct regional general election 2005 done without neutral. This thing seen from lifting of echelon functionary II, III and regent expert staff recruited is representative from politics strengths (politics party, public and bureaucrat) what has share in chosen regional leader winner at direct regional general election 2005. From the condition, writer suggests that meritorious had politician in direct regional general election 2005 only gives control and ideas to just local government without having to steps into bureaucracy region. Side that, suggested to government that lifting policy of PNS to local government bureaucracy position especially lifting of echelon functionary II and III is done through formal procedure, more paying attention to professionalism and competency

Kata Kunci : Pilkada,Netralitas Birokrasi,Rekrutmen Pejabat, Impact, direct regional general election, recruitment, netrality