Dualitas Agensi dan Struktur dalam Demokratisasi Lokal di Masa Otonomi Daerah :: Studi Tentang Pelembagaan Partisipatoris dan Pemihakan pada Orang Miskin di Kota Blitar tahun 1999-2006

BATARA-GOA, Yordan M, Dr. Purwo Santoso, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Studi ini mengupas kerja keras lokal dalam melakukan demokratisasi pada masa awal otonomi daerah. Minat untuk melakukan studi ini bermula dari kegelisahan peneliti menyaksikan perkembangan otonomi daerah yang justru memperlihatkan gejala anti-demokratisasi seperti korupsi dan kemiskinan. Untuk itu, studi ini mengambil lokasi di Kota Blitar yang telah memiliki reputasi sebagai salah satu kota yang dianggap berhasil. Sehubungan dengan luasnya cakupan pembahasan tentang demokrasi, studi ini dibatasi pada dua nilai yaitu partisipasi (pelibatan masyarakat) dan pemihakan pada orang miskin (pro-poor). Periode yang ditelaah adalah tahun 1999-2006. Fokus studi ini ada pada dinamika (tarik-menarik) yang terjadi, faktor penyebabnya serta prospek ke depannya. Kerangka teoritik yang digunakan adalah strukturasi Anthony Giddens. Kerangka ini dipilih karena dipandang komprehensif untuk memahami interaksi timbal balik (dualitas) yang terjadi antara agensi dan struktur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diambil dalam enam bulan, dari November 2006 - April 2007. Dari penelitian ini, didapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, dengan mengunakan lensa strukturasi maka terlihat bahwa demokratisasi berbentuk pelembagaan partisipatoris dan pro-poor di Kota Blitar ini merupakan proses perubahan sosial yang terjadi karena perulangan praktik-praktik sosial yang melampaui ruang dan waktu (strukturasi). Ini terjadi di keempat gugus-struktur yaitu signifikasi, dominasi-otoritatif, dominasi-alokatif dan legitimasi. Perubahan terjadi karena kemenangan praktik-sosial yang baru (de-rutinisasi yang berasal dari kesadaran diskursif agensi dengan memanfaatkan struktur kesempatan) atas praktik-sosial sosial yang lama (rutinisasi yang berasal dari struktur lama dengan kesadaran praktis agensi). Kedua, dalam proses ini, ada beberapa faktor yang menunjang maupun menghambat, baik di struktur maupun agensi. Struktur yang menunjang (enabling) adalah iklim reformasi dan otonomi daerah (desentralisasi politik dan keuangan, program donor dan perubahan regulasi). Sedangkan yang menghambat (constraining) adalah struktur yang lama yaitu neo-patrimonialisme negara dan pragmatisme masyarakat. Pada agensi, yang mendorong adalah negara (Walikota baru, birokrat ‘progresif’ dan legislatif) dan masyarakat (LSM, pers, PT, LPMK, RT/RW, organisasi hibrida). Sedangkan yang menghambat juga ada, baik di negara (Walikota lama, birokrasi ‘lama’) maupun di masyarakat yang pragmatis. Ketiga, dalam pelembagaan ini, terjadi proses yang saling menguatkan antara negara dan masyarakat. Keempat, pelembagaan kedua nilai ini bisa terjadi karena pola gerakan yang tidak secara simultan. Ada aliran gerakan dari partisipatoris ke pro-poor. Dari studi ini, dapat diambil beberapa pelajaran (lesson learned). Pertama, terjadinya demokratisasi bukanlah sesuai yang bersifat instan (seketika). Ini memerlukan perulangan praktik-sosial yang harus merambah empat gugus-struktur yang ada. Kedua, pelembagaan partisipatoris dan sekaligus pro-poor ternyata bukan sesuatu yang selalu dilematis. Dengan pola tertentu, kedua nilai ini bisa sekaligus distrukturasikan. Ketiga, di tingkat lokal, perlu adanya kerjasama antara negara dan masyarakat dalam melakukan pelembagaan ini.

The study exposes local’s hard work in implementing democratization at early period of regional autonomy. Enthusiasm to study about this topic came from worriness of researcher seeing the development of regional autonomy, which unfortunately shows the symptoms of anti-democratization like poorness and corruption. Hence, this study took place in City of Blitar, which had reputation as one of the successful city. Because of the broadness coverage of the democratization value, this study was limited at two values, participatory and pro-poor. The analyzed period was year 1999-2006. This study focused on dynamics that happened, its causal factors and its future prospect. Framework used was Structuration by Anthony Giddens. This framework was selected because of its comprehensiveness in understanding reciprocal interaction (duality) between agency and structure. Research method used was explanative case study with qualitative approach. Data was collected within six-month, from November 2006 until April 2007. From this research, there were some conclusions. First, by using structuration lens, we can reveal that democratization in form of institutionalization process of participatory and pro-poor in City of Blitar was the social transformation that occured through social practices which repeated over time and space (structuration). This happened in four dimensions, which were signification, domination-authoritative, domination-alocative and legitimation. Transformation had happened because of the victory of new social practices (de-rutinization coming from discursive agency-consciousness that utilized opportunity structure) from old social practice (rutinization coming from old structure by the practical agency-consciousness). Second, in this process, there were enabling and constraining factors, both in agencies and structures. The enabling structures were political reform and regional autonomy (monetary and political decentralization, funding programmes and regulation changes). While constraining structures were the old structures, neo-patrimonialism and pragmatism. In agencies, the enabling factors were in state (new City Major, progressive bureaucracy) and society (non-government organization, mass media, intellectual, village association and neighborhood association, hybrid organization). While constraining were also in state (old City Major, old bureaucracy) and pragmatism society. Third, in the institutionalization, there were strengthening process within state and society. Fourth, the attainment of the institutionalization both of those two values happened because of the pattern of movement, which is not simultan. There was movement stream from participatory to pro-poor From this study, there are some lessons learned. First, the happening of democratization is not an instant process. It needs repetition of social practices that must encompass four existing dimension. Second, institutionalization of partisipatory and pro-poor in the same time is not always dilemmatic. With unique pattern, both values can be structurized at the same time. Third, in local level, state and society should cooperate to do the institutionalization.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Demokratisasi Lokal, democratization, regional autonomy, structuration, participatory, pro-poor, state, society