Pengelolaan dan pemanfaatan anggaran Puskesmas di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat

MUTAQIN, Zan Susilo Wahyu, dr. Kristiani, SU

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. Pembiayaan da

Latar Belakang: Pada tahun 2004, di Kabupaten Ketapang terjadi perubahan pengelolaan dan penyusunan anggaran, yang semula disusun dan dikelola oleh dinas kesehatan, diubah menjadi disusun dan dikelola oleh puskesmas. Penyusunan anggaran secara bottom up dan pengelolaan anggaran secara desentralisasi diharapkan lebih sesuai dengan kondisi di daerah, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Tujuan Penelitian: Mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan anggaran sebelum dan sesudah perubahan mekanisme penganggaran, serta untuk mengetahui cakupan program puskesmas. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terhadap dokumen, wawancara mendalam dan Diskusi Kelompok Terarah (DKT). Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menghitung persentase serta analisis deret waktu untuk menggambarkan pola pemanfaatan anggaran dan cakupan program puskesmas. Hasil. Pengelolaan anggaran puskesmas berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Apabila dilihat dari cara pencatatan keuangan dan jenis laporan yang dibuat oleh pemegang kas, maka tidak ada perbedaan pengelolaan anggaran puskesmas antara sebelum dan sesudah perubahan mekanisme penganggaran. Setelah perubahan mekanisme penganggaran, alokasi anggaran 6 program pokok puskesmas cenderung naik, akan tetapi untuk program kesehatan lingkungan kemudian turun menjadi 0 pada tahun 2005. Sebelum perubahan kebijakan, yaitu tahun 2003, anggaran puskesmas sebagian besar berasal dari DASK puskesmas (40,84%). Setelah perubahan kebijakan, anggaran puskesmas sebagian besar berasal dari DASK dinas kesehatan, yaitu tahun 2004 sebesar 50,09% sedangkan tahun 2005 sebesar 34,46%. Alokasi anggaran puskesmas di Kabupaten Ketapang belum baik, terbukti dengan adanya puskesmas dengan anggaran yang melebihi costing SPM, sedangkan yang lain dibawah costing SPM. Realisasi anggaran pada 3 (50%) program puskesmas cenderung lebih kecil pada saat dikelola oleh puskesmas apabila dibandingkan dengan pada saat dikelola oleh dinas kesehatan. Setelah perubahan kebijakan, sebagian besar (51,43%) dari indikator kinerja di puskesmas Kabupaten Ketapang tetap, bahkan 34,29% dari indikator kinerja mengalami penurunan. Kesimpulan. Perubahan kebijakan mekanisme penyusunan dan pengelolaan anggaran puskesmas di Kabupaten Ketapang tidak meningkatkan kinerja puskesmas.

Background: Since 2004 at District of Ketapang, there has been a change in the management and proposition of budget. Previously the management and proposition of budget was carried out by the health office, but nowadays it is carried out by community health center. Bottom up budget proposition and decentralized budget management is expected to be more relevant with local conditions, thus bringing relatively better outcome. Objective: To identify the management and utilization of budget before and after changes in budgeting mechanism and to identify coverage of community health center programs. Method: This was a case study of descriptive type. Data were obtained through observation of documents, indepth interview and focus group discussion. Data were analyzed descriptively through percentage calculation and time sequence analysis to show budget utilization and coverage of community health center programs. Result: The management of budget was based on the decree of the Minister of Home Affairs No. 29, 2002. If viewed from methods of finance according and types of report made by the cashier, there was no difference in the management of health center budget before and after changes in budgeting mechanism. After there were changes in budgeting mechanism, budget allocation for 6 main programs of the health center tended to increase; however, budget allocation for environmental health decreased to zero budget in 2005. Before, there were changes in budgeting mechanism in 2003, most of health center budget came from program unit budget of the health center (40.48%). After there were changes in budgeting mechanism policy, most of the health center budget came from program unit budget of the health office i.e. as much as 50.09% in 2004 and 34.46% in 2005. Budget of community health center at District of Ketapang had not been allocated appropriately since there was an allocation which exceeded minimum service standard costing. The realization of budget for 3 programs (50%) of community health center tended to be lower than when it was managed by community health center. After there were changes in budgeting mechanism policy, most of (51.43%) performance indicators at community health center of Ketapang District remained the same; even as much as 34.29% of performance indicators decreased. Conclusion: Changes in mechanism policy of budget proposition and management of community health center at District of Ketapang did not improve performance of community health center

Kata Kunci : Kebijakan Pembiayaan,Anggaran Puskesmas,Pengelolaan