Kebijakan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin di Kabupaten Pidie Nangroe Aceh darussalam

BAKHTIAR, Prof.dr. Ali Ghufron Mukti, MSc.,PhD

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. Pembiayaan da

Latar belakang: Kebijakan pembiayaan kesehatan tingkat pertama bagi penduduk miskin di Kabupaten Pidie antara lain berasal dari dana penanggulangan dampak subsidi energi atau PKPS-BBM Bidkes yang disalurkan melalui JPKMM. Tujuan dari program tersebut sangat baik untuk meningkatkan martabat manusia dan besar manfaatnya bagi keluarga miskin. Kebijakan pembiayaan kesehatan tingkat pertama bagi penduduk miskin sangat tergantung pada penentu kebijakan atau stakeholder di daerah maka perlu adanya suatu penelitian tentang kebijakan pembiayaan kesehatan tingkat pertama bagi penduduk miskin, sehingga ke depan dapat menyusun perencanaan sistem pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin. Tujuan: Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pembiayaan kesehatan tingkat pertama bagi penduduk miskin di Kabupaten Pidie. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus dan diperkuat dengan data kuantitatif. Analisa data kuantitatif menggunakan metode real cost dilakukan untuk menghitung kebutuhan dan kecukupan biaya dari alokasi dana masing-masing Puskesmas untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Metode kualitatif untuk mengetahui persepsi stakeholder terhadap kebijakan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin ke depan di Kabupaten Pidie. Hasil: Kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama diberlakukan pengobatan gratis sesuai dengan instruksi Gubernur dan Instruksi Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) NAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana pelayanan kesehatan dari 3 Puskesmas yang diteliti berasal dari PKPS-BBM, APBD II, pendapatan Puskesmas dan Askes. Rerata kebutuhan dana pelayanan kesehatan di Puskesmas berdasarkan target 15% sebesar Rp. 89.436.987,1,-. Kebutuhan dana pelayanan kesehatan penduduk miskin sebesar Rp. 755.756.694,- dan kebutuhan dana pelayanan kesehatan untuk Kabupaten Pidie sebesar Rp. 2.750.600.349,-. Perhitungan kecukupan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan menggunakan metode real cost, menunjukkan rerata total cost sebesar Rp. 114.169.795,6,- dan rerata unit cost sebesar Rp. 2.988,9,- per kunjungan. Persepsi stakeholder sangat mendukung kebijakan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin ke depan dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM). Kesimpulan: Kebijakan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin digratiskan, kebutuhan dana pelayanan kesehatan bersumber dari Pemerintah, pendapatan Puskesmas dan Askes. Kecukupan biaya pelayanan kesehatan Puskesmas Mutiara lebih sedangkan Puskesmas Kembang Tanjong dan Tiro Truseup kurang. Stakeholder mendukung terbentuknya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pidie.

Background: First level health finance for poor community at Pidie District is supported among others, from the budget of fuel subsidy reduction compensation program in health sector which is distributed through health care insurance for poor community. The program has a noble objective to develop human values and offers advantages for poor families. First level health finance for poor community greatly depends on local decision makers or stakeholders; therefore there is a need to study first level health finance policy for poor community in order to be able to formulate health finance system planning for poor community in the future. Objective: The study was to identify first level health finance policy for poor community at Pidie District. Method: This was a descriptive study with case study design using qualitative data. Analysis of quantitative data used real cost method to calculate cost need and sufficiency from budget allocation of each health center to finance health service for poor community. Qualitative method was used to identify perception of stakeholders about health finance policy for poor community at Pidie District in the future. Result: First level health finance policy for poor community was applied in terms of free medication according the instruction of the Governor and civil Emergency Authority of Nanggore Aceh Darussalam. The need for health service budget from 3 health centers observed came from fuel subsidy reduction compensation program, local revenue and expenditure budget II, income of health centers and Askes. Average need of health service budget at the health center based on 15% target was Rp 89,436,987,1. The need for health service budget for poor community was Rp 755,756,694 and for Pidie District was Rp 2,750,600,349. The result of cost sufficiency calculation using real cost was Rp 114,169,795.6 and average unit cost was Rp 2,988.9 per visit. Stakeholders strongly supported health finance policy for poor community in the future in the form of community health care insurance. Conclusion: Health finance for poor community was available for free; needs for health service fund come from income of health centers, local government and Askes. Budget of health service at Mutiara health center was sufficient, whereas at Kembang Tanjong and Tiro Truseup was insufficient. Stakeholders supported the establishment of community health care insurance at Pidie District.

Kata Kunci : Kebijakan Pembiayaan,Penduduk Miskin,otal cost, unit cost, stakeholders, poor community, health finance