Penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya

NURAZMAN, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penulisan mengenai penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di kawasan taman nasional kerinci seblat dan sekitarnya merupakan penelitian hukum normatif empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di kawasan taman nasional kerinci seblat dan sekitarnya. Penelitian ini memilih lokasi di kawasan taman nasional kerinci seblat dan sekitarnya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan studi dokumen, dan data primer diperoleh dari penelitian lapangan. Subyek penelitian meliputi pengelola Balai taman nasional kerinci seblat, Petugas kehutanan, LSM dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang ditentukan secara purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif analitis dan penulisan disajikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang nomor 5 tahun 1990 bagi aparat penegak hukum masih lemah. Penyebab terjadinya perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah adanya jaringan atau sindikat yang terselubung, nilai jual yang tinggi, koleksi pribadi, dan kurang tegasnya penegakan hukum. Kendala dalam penanganan kasus adalah kurangnya koordinasi dari pihak balai TNKS, sulitnya melacak pelaku, kondisi kawasan yang luas dengan jumlah personil terbatas, serta kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai jenis satwa yang dilindungi. Usaha yang dilakukan dalam mengurangi perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah dengan cara penanganan konflik satwa dengan manusia, keterlibatan semua pihak dalam menghadapi masalah, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Saran untuk mengurangi tindakan ini adalah pengusutan secara tuntas dan tegas atas kasus yang ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku, upaya pembinaan yang kontiyu kepada masyarakat sekitar hutan, peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum, dan memperhatikan daya dukung petugas kehutanan dalam melakukan pengamanan dan pelestarian kawasan taman nasional kerinci seblat.

Writing about law enforcement for hunt and trade wild animal protected in kerinci seblat national park (KSNP) and its vicinity are normative empiric’s law research and having the character of descriptive analytic. The target of this research to know about law enforcement are conducted by government officer of law enforcer interconnected by hunt and trade wild animal protected in kerinci seblat national park and its vicinity. This research select on location in kerinci seblat national park area and its vicinity. Used data is a secondary data which got from bibliography research with document study and primary data got from field research. Subject from research covering organizer of KSNP, officer of forestry, LSM and government officer of law enforcer (police, attorney, judge) who determined with purposive sampling method. Data which got, analyzed with qualitative method and than take conclusion with descriptive anilities method and this writing are made with deductive method. Result of research show that applying of Undang-undang nomor 5 tahun 1990 for government officer of law enforcer still weak, cause the happening of hunt and trade wild animal protected and existence of hidden network, value sell high, private collection and less coherent of law enforcement. Constraint of handling of case are lack of coordination from organizer of KSNP, difficult of arsonist trace, wide of area condition amount of limited personnel and less of knowledge of government officer of law enforcer about animal type protected. Way of performed within lessening hunt and trade wild animal protected are by handling of animal conflict with human being. With involvement all side in face of problem, make up socialization to society and government officer of law enforcer. Suggestion to lessen this problem are prosecution completely and is coherent for case handled, prescribed by the regulations construction effort which continue to society, improvement coordination and socialization for government officer of law enforcer, paying attention energy support to officer of forestry for doing security and conservation of KSNP.

Kata Kunci : Penegakan Hukum,Perdagangan Satwa Liar,Taman Nasional,Kerinci seblat national park, law enforcement, hunt and trade wild animal protected.