Praktek penyimpangan pengadaan barang dan atau jasa pemerintah :: Studi kasus di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

JOYO, Sukarni, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian tentang Praktek Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur) bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan penunjukkan langsung yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan pada beberapa proyek di Kabupaten Kutai Timur dan konsekuensi yuridis terhadap penunjukkan langsung tersebut. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sampel dalam penelitian lapangan ditentukan secara purposive. Adapun responden dalampenelitian ini adalah pejabat pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur terkait dan 3 penyedia jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Kutai Timur dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penunjukkan Langsung yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa sama sekali menyalahi ketentuan di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam penunjukkan langsung adalah pertemanan atau kolusi dan konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran tersebut adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum.

The research on the violation of procurement of government goods and service (A case study at East Kutai Regency of East Kalimantan Province) aimed at discovering the reasons for direct appointment which violated legal regulations of some projects implemented in East Kutai Regency and judicial consequences of the appointment. To gain the data, library and field research were conducted. Samples of field research were determined purposively. The respondents in the research included officeres in the related areas of East Kutai Regency and the 3 service providers. The result of research showed that some procurements of government goods and services in East Kutai Regency were undertaken not in line with the stipulated procedure of Presidential Decree No. 80 Year 2003 regarding the Guidance for the Implementation of Procurement of Government Goods and Service. The direct appointment made by service users completely violated regulation of the Decree. The reason for the appointment was friend relationships or collution and the judicial effect of the violation was that the contract agreed was annulled.

Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Atau Jasa Pemerintah,Penyimpangan,Kabupaten Kutai Timur, Violation, Procurement of Government Goods and Services