Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

KADIR, Andi Yusuf, Prof. Emmy Pangaribuan, SH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Topik utama dan judul penulisan tesis ini adalah pembatalan putusan arbitrase di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-Undang Arbitrase). Dalam penulisan ini, ada 2 pokok permasalahan yang telah diteliti. Pertama adalah mengenai prosedur pembatalan putusan arbitrase di Indonesia menurut Undang-Undang Arbitrase, dan yang kedua adalah mengenai penerapan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan Pengadilan Indonesia untuk membatalkan suatu putusan arbitrase terbatas pada putusan arbitrase nasional yang telah didaftarkan pada pengadilan. Dalam banyak kasus, pemohon pembatalan mengikutsertakan pihak yang dimenangkan dalam putusan arbitrase sebagai termohon atau turut termohon. Pengadilan Negeri harus menjatuhkan putusannya dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut oleh Pengadilan Negeri. Putusan ini dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung, dan juga harus diputuskan dalam waktu 30 hari setelah permohonan banding diterima. Hukum acara yang berlaku pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri menyerupai hukum acara perkara perdata biasa, sedangkan, Mahkamah Agung menggunakan hukum acara kasasi pada tingkat pemeriksaan banding. Alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase pada Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase sepatutnya tidak bersifat limitatif, dan karenanya dimungkinkan menggunakan alasan lain untuk membatalkan putusan arbitrase. Namun demikian, Pengadilan Indonesia belum memiliki keseragaman penafsiran atas alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Sebagian putusan pengadilan menunjukan alasan pembatalan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase bersifat limitatif, dan sebaliknya, ada juga putusan yang menyatakan alasan pembatalan tidak terbatas pada Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.

The subject matter and title of this thesis is regarding an annulment of the arbitration award in Indonesia based on Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative of Dispute Settlement (“Arbitration Law”). In this thesis, there are 2 main legal issues that have been researched and studied. The first legal issue is the procedure for annulment of the award based on the Arbitration Law, and the second one is the application of Article 70 of the Arbitration Law as the ground for annulling the award. This research is a normative research that focuses on library research and is supported by a field research. The research shows that the Indonesian Courts’ jurisdiction to annul the award is limited to the national arbitration awards which have been registered with the relevant court. In many cases, the applicant who is seeking the annulment of the award named the parties who win the arbitration as the respondents or the co respondents. The District Court must render its decision within 30 days as of the registration of the application. This decision can be appealed to the Supreme Court, and must also be rendered within 30 days as of the appeal has been received. The procedure applies in the District Court’s proceeding is similar to the procedure law in the ordinary civil case, while, the Supreme Court employs the cassation procedure in the appeal stage. The grounds for annulling the award, as stipulated in Article 70 of the Arbitration Law, are not limitative in nature, thus, it should be reasonable to employ other grounds to annul the award. Nonetheless, the Indonesian Courts have not yet had a uniform view on the grounds that can be used to annul the award. Some of the Indonesian Courts’ decisions show that the grounds for annulling the award are limited to Article 70 of the Arbitration Law. On the other hand, some Indonesian Courts also stipulated that the grounds for annulling the award are not limited to Article 70 of the Arbitration Law.

Kata Kunci : UU No 30 Tahun 1999,Putusan Arbitrase,Pembatalan,Arbitration award, Annulment, Arbitration Law