Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas

WIDJANARKO, Agus Danang, Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kawasan eks Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas. Adapun fokus masalah yang diteliti adalah pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Kapuas, kendala-kendala dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan transnmigrasi di Kabupaten Kapuas dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan ketentuan yang pernah dan masih berlaku dihubungan dengan kondisi yang ada di lapangan, kemudian dilakukan analisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai yang ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Untuk itu penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan data-data dilapangan. Dari penelitian ini dapat diketahui antara harapan dengan kenyataan. Dari penelitian yang dilakukan diketahui pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan transmigrasi di kawasan eks Proyek Lahan Gambut (PLG) adalah pertama dengan menggunakan asas dekonsentrasi, kedua dengan menggunakan asas tugas pembantuan dengan kewenangan diserahkan ke Provinsi Kalimantan Tengah oleh Bupati Kapuas dan ketiga pelaksanaan tugas pembantuan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas tetapi kewenangan tetap berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kendala-kendala yang dihadapi adalah tarik menarik kewenangan penyelenggaraan tugas pembantuan antara Bupati Kapuas dengan Gubernur Kalimantan Tengah yang mengakibatkan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat transmigran terlambat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kapuas belum membentuk institusi yang menangani tugas pokok dan fungsi ketransmigrasian serta meminta kembali kewenangan yang telah diserahkan ke provinsi. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah pembentukan kelembagaan yang menangai tugas pokok dan fungsi ketransmigrasian dan menarik kembali kewenangan yang telah diserahkan ke provinsi.

This thesis research about Execution of Transmigration Management Authority at the Wet Land Project (Proyek Lahan Gambut) Area in Kapuas Regency. Focus of problem of this research are execution of transmigration management in Kapuas Regency, constraints to executing authority of transmigration management in Kapuas Regency and effort that conducted to overcome the constraint. This reserch represent normative yuridis that is research by using rule which have and still go into effect to be attributed to the factual condition, them analyze by comparing the existing ideal values deman in law and regulation with data. By this research we can know between expecation and fact. From this research we can know that execution ot transmigration management authority at the Wet Land Project area are. First, by using deconcentartion principally, second, by using principally of aid duty with authority delivered to Province of Central Kalimantan by Regent of Kapuas, and third, execution of aid duty by Government of Kapuas Regency, but the authority constanly whitin Province of Central Kalimantan. The constraints are trade-offs management authority of duty among Regent of Kapuas and Governor of Central Kalimantan, resulting construction and service to transmigrant society overdue. Besides Goverment of Kapuas Regency not formed yet institution handling fundemental duty and transmigration function and also get back the authority which have been delivered to Province. Conducted for efforts overcome the constraints is to forming of institute handling fundamental duty and transmigration function and take back the authority which have been delivered to Province.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Desentralisasi,Kewenangan Transmigrasi, Authority of transmigration