Tinjauan Yuridis Status Hukum Koordinasi Wewenang Penerapan Sanksi terhadap Pejabat Lelang Kelas I serta Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Lelang Eksekusi Barang Bergerak di KP2LN Denpasar

SARNA, Kadek, Prof.Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini mengenai status hukum koordinasi wewenang dalam pelaksanaan lelang eksekusi antara Kantor Pelayanan Pajak dengan KP2LN, tanggung jawab serta perlindungan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap wajib pajak bilamana barang bergerak miliknya yang akan dilelang hilang dalam pengawasan dan penerapan sanksi dari KP2LN terhadap tanggung jawab pejabat lelang kelas I yang tidak melaksanakan kewajibannya menyetorkan uang hasil lelang kepada bendaharawan penerima/rekening KP2LN. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang diperkuat dengan penelitian lapangan yang dilakukan di KP2LN dan KPP Denpasar. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada narasumber maupun responden, dan data sekunder diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Dari Hasil Penelitian ini diketahui bahwa: 1. Dalam pelaksanaan penagihan pajak termasuk didalamnya lelang eksekusi pajak kewenangannya bersifat atributif langsung dari UUD 1945 dengan dasar hukum pasal 23A amandemen ke III, sedangkan untuk pelaksanaan lelang eksekusi pajak koordinasi wewenang bersifat koordinasi administrasi pelaksanaan lelang yaitu pemenuhan syarat-syarat administrasi untuk terlaksananya kegiatan lelang eksekusi pajak. 2. Sesuai dengan kerangka pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang berdasar pada asas penyelenggaraan kepentingan umum, kebijaksanaan dan keadilan, perlindungan hukum diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak bagi wajib pajak yang barang bergeraknya hilang setelah disita sebelum lelang eksekusi dilaksanakan adalah dengan mengadakan penaksiran terhadap barang yang hilang untuk kemudian dilakukan pengurangan terhadap hutang pajak dari jumlah nilai barang yang telah ditaksir. 3. Sanksi yang diterapkan oleh KP2LN terhadap Pejabat Lelang Kelas I yang tidak meyetorkan uang hasil lelang kepada bendaharawan/rekening KP2LN berupa pembebastugasan sampai pada pemberhentian tidak dengan hormat bahkan tidak menutup kemungkinan adanya gugatan perdata dan atau tuntutan pidana, hal ini tergantung dari kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan.

The research examines the legal status of delegation of Tax Office (Kantor Pelayanan Pajak or KPP) authority to the Office of State Loan and Auction (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara or KP2LN), the responsibilities of KPP and legal protection for taxpayer whenever their movable goods which are confiscated by KPP is missing prior to auction, and the sanctions for the class I auctioneer who does not deposit the money resulted by the auction to receiver bursar or to KP2LN account. The research is a normative research completed with field study in KP2LN and KPP of Denpasar. It employs primary data obtained through interview with resource persons and respondents. The secondary data for analysis are obtained through examination of primary, secondary and tertiary legal documents. The results show: 1. The authority of tax collecting including auction execution of tax is attributive in nature which is based on the Constitution of 1945 Article 23A of the third amendment. The coordination of the authority for auction execution of tax is an administrative coordination in nature, i.e. completion of administrative requirements for auction. 2. In line with the implementation of General Principles for Good Governance based on principles such as public interests, wisdom, and justice, legal protection which given to taxpayers whose movable goods confiscated by KPP are missing prior to the auction is by estimating the value of belongings. The procedures of legal protection include reduction of unpaid tax by the value of the missing movable goods. 3. Sanctions for the class I auctioneer who does not deposit the money resulted by the auction to receiver bursar or to KP2LN account are sanction in the forms of suspension, dismissal, and civic or criminal litigation, depending on the degree of violation.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Wajib Pajak,Lelang Eksekusi,Barang Bergerak, Coordination of the authority - The class I auctioneer - Movables goods -Legal protection for the taxpayer