Perlindungan Hukum terhadap Pemenang Lelang atas Lelang Barang Rampasan Khusus Barang Bergerak di KP2LN Yogyakarta

ROSIDA, Mardiana Indah, Prof.Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Lelang Barang Rampasan khusus barang bergerak di KP2LN Yogyakarta ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian empiris.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan oleh KP2LN Yogyakarta di dalam praktek dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemenang lelang barang rampasan yang dilakukan oleh KP2LN Yogyakarta. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan responden dan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data-data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan dibuat dalam laporan yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan yang dilakukan oleh KP2LN Yogyakarta di dalam praktek sudah sesuai dengan ketentuan lelang yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan DJPLN Nomor PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Akan tetapi untuk ketentuan yang berkaitan dengan harga limit belum sepenuhnya dilaksanakan mengingat peraturan lelang mengalami perubahan dan diganti dengan peraturan lelang yang baru sehingga pelaksanaannya masih diperlukan sosialisasi. Adapun perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemenang lelang barang rampasan secara umum telah terpenuhi yaitu dengan adanya risalah lelang sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akan tetapi dalam praktek untuk lelang barang rampasan kendaraan bermotor yang tanpa diikuti dokumen kepemilikkan, risalah lelang kurang dapat berfungsi dalam hal penerbitan dokumen baru, karena pihak Polres tidak bisa menerima risalah lelang sebagai dasar untuk menerbitkan dokumen yang baru. Terhadap kenyataan ini, perlu diadakan peningkatan koordinasi yang baik antara pihak KP2LN, Polres dan Kejaksaan Negeri , sehingga pemenang lelang dapat benar-benar terlindungi. Kata Kunci: Lelang Barang Rampasan

The research is a juridical-normative research supported with empirical research aiming at investigating whether or not the auction of confiscated property held by the Office of State Credit and Auction (KP2LN) of Yogyakarta is consistent with the prevailing regulations, and studying the legal protection for confiscated property auction winning bidder in KP2LN of Yogyakarta. The research employs both primary and secondary data. Primary data are obtained through field research by conducting interview with respondents and resource persons. Secondary data, on the other hand, are obtained through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. Subsequently, the data collected are analyzed using qualitative analysis and are presented in a descriptive report. The results show that essentially, the execution of auction for confiscated property held by KP2LN of Yogyakarta is consistent with the regulations on auction as stated in the Ministry of Finance Regulation No.40/PMK.07/2006 on Auction Manual and the Directorate General of State Credit and Auction Regulation No.PER-02/PL/2006 on Auction Manual. However, the regulation on bid limit has not been optimally implemented due to the amendment of the regulation. Therefore, introduction of the new regulation to public is necessary. In general, legal protection for auction winning bidder has been fulfilled through authentic auction proceeding prepared by Auctioneer with a complete weight of evidence. In the case of auction of confiscated motor vehicles without certificates of entitlement, the auction proceeding could not be used as the legal basis for issuing the new one. Therefore, a well-arranged coordination between KP2LN, Local Police Department, and District Attorney should be established to provide legal protection for auction winning bidder.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Pemenang Lelang,Barang Rampasan,Confiscated property auc