Kedudukan Hak Mendahului Negara (Privilege) dalam Kepailitan :: Analisa Kasus: Putusan No.01/Pailit/2005/PN.Niaga.Sby atas PT. Baligeming Sejahtera Internasional

ANGGRAINI, Ria, Prof.Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Hak Mendahului Negara (Privilege) atas hutang pajak apabila hasil penjualan aset debitur pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh jumlah tagihan krediturnya (Analisa kasus: PUTUSAN No.01/PAILIT/2005/PN.NIAGA.SBY atas PT. Baligemilang Sejahtera Internasional). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris yaitu menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (data sekunder) yang ditunjang dengan penelitian lapangan (data primer). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan bahwa 1. Hak Mendahului Negara atas Hutang Pajak mempunyai Kedudukan yang diutamakan (Privilege) meskipun hasil penjualan aset debitor pailit tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh jumlah tagihan kreditor-kreditor lainnya didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The research aims at identifying Privilege Rights position on tax debt when the auction of bankrupt debtor’s assets is unable to cover all its creditor’s loan (Case Study: VERDICT No.1/PAILIT/2005/PN.NIAGA.SBY on PT. Baligemilang Sejahtera Internasional). The research is normative-juridical in nature supported by empirical research focusing on library study to obtain secondary data and field study to obtain primary data. Descriptive method is applied to analyze the data obtained qualitatively. The research concludes that: 1. Privilege Rights on tax debt posses a privileged position even though the auction result of bankrupt debtor’s assets is unable to cover all the creditors’ loan based on Clause 21 Article (1) & (2) of The Act No.16/2000 on General Procedure and Manual for Taxation.

Kata Kunci : Pengadilan Niaga, Kepailitan, Bankruptcy, Debtor, Creditor, and Tax.