Analisis Yuridis Kemandirian Bank Indonesia atas Keputusan Pencabutan Izan Usaha Bank

SIMANJUNTAK, Binsar Yosef Martin, Prof. Emmy Pangaribuan, SH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kemandirian Bank Indonesia Selaku Otoritas Moneter Atas Keputusan Pencabutan Izin Usaha Bank Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, memahami pengertian dari suatu lembaga yang indepeden dalam konteks negara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Guna menunjang dan melengkapi data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Dat primer diperoleh dengan cara mewancarai responden dan narasumber. Berdasarkan dari penelitian bahwa sebagai lembaga negara Bank Indonesia adalah alat kelengkapan negara (organ ofstate), maka fungsi Bank Indonesia digolongkan sebagai fungsi pemerintahan (executive function), karena Bank Indonesia melaksanakan fungsi pengelolaan (besturen) dan pengaturan (regelen) yang tugasnya secara spesifik mempengaruhi kondisi ekonomi nasional (termasuk kestabilan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional). Dalam kaitan ini, dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia dijamin independensinya, yaitu bebas dari campur tangan pihak lain. Namun dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berdasrkan atas hukum dan tidak semata berdasarkan kekuasaan belaka maka penafsiran indepedensi Bank Indonesia adalah tidak absolute namun dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum negara Indoneia yaitu menganut konsep negara hukum modern yang di dalam pelaksanaannya dilakukkan oleh Makamah Agung dan badan-badan peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara karena bukan kehendak dari perumus amandemen UUD 1945 dan undangundang Bank Indonesia memberikan indepedensi Bank Indonesia sebagai lembaga yang menciptakan negara dalan negara.

The aim of this research is to learn about the indepedence of the Indonesian Bank as the state’s administrative agency/department wich is independent in the context of contitutional state. This research is juridical-normative research that based on bibliography research to get the secondary data in the law field. This secondary data is consist of primary, secondary, and lertiary legal materials. In order to suport and aquips the data, it was field research done to get the primary data. The primary data was gainded by means of interviewing the respondent and informant from the related source. As the country’s equipment, the function of indonesia Bank is in include the governmental function becaouse the bank is carrying out the function of national economic policy making that this task specifically influence the national economic condition. In connection with this, the bank is guaranted by its indepedence that is free from other’s interference. In the other hand, Indonesia is the contitutional state wich based on the law, not only the authorrity. It means the the indepedence of the bank should not interpreted tha absolute. However, the limits/boundaries are the Indonesian principle as the law state. This principles follows the concept of modern constitutional state that in the implementation is done by judicative bodies, especially the administrative court. This absolute indepedence could be wprried as the deviation. Of the purpose of UUD 1945 amandemend due to this kind of absolute indepedence could create” the country inside the country”.

Kata Kunci : Hukum Perbankan,Pencabutan Izin Usaha Bank, Autonomy of bank Indonesia