Telaah Yuridis Sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Dukungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia antara Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan dengan Gibbon Foundation

WIDODO, Joko, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk mengetahui pihak mana yang paling dimungkinkan diberikan kewenangan untuk memiliki aset hasil kerjasama yang didirikan di luar tanah negara pasca terjadinya sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dukungan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia antara Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang berakibat terjadinya pemutusan perjanjian kerjasama. Disamping itu juga untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian status aset hasil kerjasama yang didirikan di luar tanah negara tersebut. Untuk mencapai tujuan dimaksud dilaksanakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Selanjutnya keseluruhan data yang diperoleh akan diolah serta dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa pihak Ditjen PHKA menurut hukum merupakan pihak yang paling dimungkinkan untuk memiliki aset hasil kerjasama yang didirikan di luar tanah negara, khususnya aset pada Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Jogja. Karena dalam kapasitasnya sebagai salah satu unsur pemerintah PHKA lebih dimungkinkan memiliki aset-aset tersebut. Hal ini berbeda dengan posisi Gibbon Foundation sebagai lembaga donor asing yang secara hukum memiliki keterbatasan khususnya dalam memiliki hak atas tanah di Indonesia. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian status aset hasil kerjasama tersebut antara lain : a). para pihak masih mempertahankan ego masing-masing dan terbawa suasana tidak nyaman atas sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, b). adanya persyaratan di luar kepatutan dan kewajaran yang diajukan pihak Gibbon Foundation dalam penyelesaian status aset hasil kerjasama tersebut, c). lambatnya langkah PHKA dalam menyikapi kepentingannya khususnya terhadap masalah aset pasca pemutusan perjanjian kerjasama.

This study was an empirical-normative study aimed at finding out which party was most viable to be granted with the authority to acquire the assets generated from the partnership which were established outside the state land following the dispute regarding the implementation of the partnership agreement to maintain the conservation of biological resources and its ecosystem in Indonesia between the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation (FPNC) of the Forestry Department of the Republic of Indonesia and the Gibbon Foundation that had led to the termination of the agreement. This study was also aimed at finding out the factors that inhibited the settlement on the status of the disputed assets. For the purposes of this study, the primary data were obtained through the bibliography study and the secondary data were obtained through the field study. The entire data were then processed and analyzed using the descriptive and qualitative methods. The results of study demonstrated that, juridically, the Directorate General of FPNC was the most viable party to acquire the assets generated from the partnership agreement which were established outside the state land, especially the assets at the animal resque centre of Jogja. The favor for this institution to acquire the disputed assets was also due to its capacity as an element of the government. On the contrary, the Gibon Foundation was only a foreign donor institution which was specifically had legal limitation in acquiring a land ownership within the Indonesian territory. Meanwhile, factors that inhibited the settlement on the status of the disputed assets were: a), the involved parties were still holding their own interests and still had insecure feeling due to the previous dispute on the implementation of partnership agreement, b). the presence of improper and unfair terms proposed by Gibbon Foundation for the settlement of the disputed asset status , c). the delay of FPNC in taking actions to secure its interests, especially on issues concerning the assets after the termination of the partnership agreement.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,Sengketa Perjanjian,Ditjen BHKA dan Gibbon Foundation,Dispute, Partnership Agreement, Conservation of Biological Resources and Ecosystem