Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Valuta Asing (Foreign Exchange) Kaitannya terhadap Perlindungan Hukum Investor di Wilayah Surakarta

SUPRIHANTA, Djaka, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Penelitian mengenai peran dealer dan broker dalam transaksi jual beli valuta asing (Foreign Exchange) kaitanya terhadap perlindungan hukum investor dalam lingkup hukum bisnis di wilayah Surakarta ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan mengetahui bagaimana peran dealer dan broker dalam taransaksi jual beli valuta asing (Foreign Exchange) kaitanya terhadap perlindungan hukum investor dalam bidang transaksi jual beli valuta asing, khususnya di wilayah Surakarta. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapanagan dengan menggunakan pedoman wawancara dan quisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh melelui penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan melalui studi dokumen. PT. Valbury Internasional dipilih sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan sebagai perusahaan yang terbesar di wilayah Surakarta dan memiliki jumlah investor yang banyak. Responden dalam penelitian ini adalah Dealer PT. Valbury Internasional beserta broker dan investornya, dengan narasumber pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta serta Bappepti (Badan Pengawas Perdaganan Berjangka Komoditi). Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif normatif, selanjutnya disusun dalam laporan penelitian/tesis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran dealer adalah sebagai penyedia jasa layanan transaksi jual beli valuta asing, sebagai tempat setlement, dan memberikan harga pada investor pada saat melakukan transaksi. Sedangkan peran broker adalah sebagai konsultan order taker investor dalam transaksi jual beli valuta asing. Perlindungan hukum investor dalam transaksi jual beli valuta asing belumlah optimal, hal ini dikarenakan adanya posisi dominan dealer terhadap investor, yang dituangkan dalam perjanjian pemberian amanat dan adanya surat kuasa yang diberikan investor kepada broker untuk melakukan transaksi. Peran hukum bisnis dalam mengakomodasi perkembangan bisnis transaksi jual beli valuta asing tidak optimal dikarenakan dalam KUH perdata hanya mengatur tentang perikatanya. Sedangkan dalam Undang-undang Nomer 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi dan peraturan pelaksananya hanya mengatur secara umum, belum secara khusus mengatur mekanisme transaksi jual beli valuta asing, begitu juga dengan SK BI No 28/119/1995 hanya mengatur mengenai pengertian transaksi derivatif saja.

This research concerning to the role of dealer and broker for foreign currency exchange transaction related to law protection for investor in scope of business law in Surakarta is a normative law research, which purposed to know how the role of dealer and broker for foreign currency exchange transaction related to law protection for investor in field of foreign currency exchange transaction, especially in Surakarta. The used data are primary data and secondary data. The primary data were obtained from field research by using interview guidance and questionnaires. While secondary data were obtained from bibliography research obtained from document study. PT. Valbury Internasional was selected as research object with consideration as the biggest company in Surakarta and they have many investors. Respondents for this research are employees of PT. Valbury Internasonal with their broker, while resource persons are investor party and PT. Valbury Internasional as dealing room. The obtained primary and secondary data were analyzed normatively and qualitatively, and then they were compiled in research report / thesis descriptively. Result of research indicates that the role of dealer is as service provider of foreign currency exchange transaction, settlement place, and deciding prices for investor while they get transaction. While the role of broker is as a consultant of order taker investor in foreign currency exchange transaction. The law protection for investor in foreign currency exchange transaction have not been optimal. This is because there is a more dominant position of dealer than investor position, which is written in agreement of giving commendation. The role of business law in accommodating development of foreign currency exchange transaction is not optimal because civil law (KUHP) only arrange about their relationship. While in constitution No. 32 year 1997 on trading based on gradual commodity and its order only arranges generally, there is no specific order on mechanism of foreign currency exchange transaction. While SK BI No 28/119/1995 also only arranges on definition of derivative transaction only.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Investor,Valas