Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Baku Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :: Studi pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor secara Kredit di Wilayah Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan
KIRONO, Condro, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Baku Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Di Wilayah Kota Banjarmasin Prop. Kalsel) merupakan penelitian yuridis normatif. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan perjanjian baku setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di wilayah kota Banjarmasin, khususnya dalam praktek perjanjian jual beli secara kredit. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan didukung data primer dari lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian baku pada perusahaan pembiayaan konsumen di kota Banjarmasin, perjanjian pembiayaan konsumen yang dipergunakan saat ini masih jauh atau kurang berprespektif pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
The research on The Implementation of Standard Contract Making After Going into effect of Law No. 8 of 1999 Regarding Consumer Protection is a juridical normative research. The research aims to find out The Implementation of Standard Contract Making After Going into effect of Law No. 8 of 1999 Regarding Consumer Protection. The secondary data obtained from bibliography study supported by primary data from field was then analyzed qualitatively. The research results reveal that in implementation of standard contract making in company of consumer defrayal in town Banjarmasin, agreement of consumer defrayal utilized in this time a long way off or less point of Law No. 8 of 1999 Regarding Consumer Protection.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen,UU No 8 Tahun 1999,Perjanjian Baku,Standard contract, Consumer protection