Penegakan Hukum (Law Enforcement) Pajak Bumi dan Bangunan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Malang Jawa Timur

GUNAWAN, Ayep Wahyu, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Penelitian tentang Penegakan Hukum (Law Enforcement) Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Malang merupakan penelitian yuridis normatif. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) pajak bumi dan bangunan di Malang. Mengetahui kebijakan pajak bumi dan bangunan telah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah. mengetahui pajak bumi dan bangunan telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan didukung data primer dari lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Penegakan hukum (law enforcement) PBB di Malang tidak atau belum sesuai sepenuhnya. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada pelaksanaan kebijakan PBB dan mekanisme penerimaan yang ada. Kebijakan PBB belum sesuai atau tidak sesuai dengan asas umum pengelolan keuangan daerah. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada sistem pengaturan pajak bumi dan bangunan di Malang yang tidak atau belum sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang berlaku.

The research on Law Enforcement Land Tax And Building In Monetary Management System of Area In Malang is a juridical normative research. The research aims to find out the implementation of law enforcement Land Tax And Building in Malang. To find out policy of land tax and building have as according to ground of management of area finance. find out land tax and building have as according to good government governance. The secondary data obtained from bibliography study supported by primary data from field was then analyzed qualitatively. The research results reveal that law enforcement PBB in Malang do not or not yet according to full. Not appropriate lay in the implementation of policy of PBB and existing acceptance mechanism. Policy PBB not yet according to or disagree with good government governance of area finance. Policy PBB not yet according to or disagree with good menagement area finance governance. Not appropriate lay in the system of arrangement of land tax and building in Malang which do not or not yet as according to good government Governance which is Both for going into effect.

Kata Kunci : Penegakan Hukum,PBB,Keuangan Daerah Pengelolaan, Law Enforcement, Management System