Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Uang Sisa Lelang di Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta

FIBRIANTI, Nurul, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Penelitian mengenai “Perlindungan hukum terhadap nasabah atas uang sisa lelang di Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta” merupakan penelitian yuridis nomatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan pegadaian terhadap hak nasabah atas pembuatan ketentuan uang sisa lelang, selain dari pada itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaiman perlindungan hukum terhadap nasabah atas uang sisa lelang. Penelitian ini dilakukan di Pegadaian cabang Ngupasan Yogyakarta dengan responden pejaba t pegadaian Ngupasan Yogyakarta. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat pembuatan ketentuan uang sisa lelang yaitu: a. Pelanggaran terhadap pembuatan perjanjian baku yang berisikan klausula eksonorasi yang dibuat pegadaian secara sepihak telah melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa klausula tersebut dianggap batal demi hukum. b. Pembuatan ketentuan daluwarsa hak nasabah untuk mengambil uang sisa lelang barang jaminan dalam waktu 1 tahun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mana dengan menggunakan alas hukum ini nasabah mempunyai batas waktu untuk memperoleh hak selama 30 Tahun. c. Pelanggaran asas kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut tidak dapat dijadikan sebagai undang-undang bagi para pihak karena tidak memenuhi unsur syarat sah perjanjian. 2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap nasabah atas uang sisa lelang. Pembuat kebijakan yaitu pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini pihak pegadaian yaitu dengan menggunakan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedang perlindungan hukum bagi nasabah sebagai salah satu pihak yang melakukan perjanjian yaitu dengan memakai payung hukum Kitab Undang Undang Hukum Perdata terutama buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat tentang pembuktian dan daluwarsa.

Research of “ Law Protection To The client For The rest Of The Auction Money In The Branch Pawnshop Of Ngupasan Yogyakarta” is a normative juridical research. This research aimed to know the violation done by the pawnshop to the right of the client for the making of the stipulation of the rest of auction money, moreover this research is aimed to know the law protection to the client for the rest of the auction money. This research done in Branch Pawnshop of Ngupasan Yogyakarta with the staff of Ngupasan Yogyakarta pawnshop as the interviewee and using interviewing method. The conclusion taken from the research are: 1. The violations that happened as the result of the making of the stipulation of the rest of auction money are: a. Violations for the making of the basic agreement contained clausul exconary done unilaterally by The pawnshop have break The Law No 8/ 1999 about Consument Protection which is Section 18 clause (1) character a jo Section 18 clause (3) which exclamate that the clausul considered invalid for the law. b. The making of stipulation of the overdue of client’s right to take the rest of the auction money of the guarantee in one year does not approriate with the stipulation Section 1967 Compilation of Civil Law which use this law base, the client has 30 year toleration time for his right. c. Violatio n of freedom to make contract principal, which is written in Section 1320 jo 1338 Compilation of Civil Law that stated that the credit agreement can not be a law to the party because do not fulfil the condition of agreement’s legal requisite. 2. How is law protection to the client for the rest of the auction money. The policy maker, which is the government gives law protection to the client for the violation that done by the business agent, in this case is the pawnshop uses The Law No 8/ 1999 about Consumer Protection. While the law protection to the client as a party that make the agreement using Compilation of Civil Law as the base, especially the third book about association and the fourth book about authentication and overdue.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Nasabah Pegadaian,Sisa Uang Lelang,Law protection, the rest of the auction money, pawnshop