Kajian Hukum atas Pemberian Pembebasan Tuntutan Pidana dan Surat Keterangan Pelunasan Hutang dalam Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham di Badan Penyehatan Perbankan Nasional

ARTHA, I Dewa Made Nefo Dwi, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan kejelasan mengenai keabsahan perjanjian PKPS termasuk ketentuan pemberian pembebasan tuntutan pidana dan surat keterangan pelunasan hutang, serta model penegakan hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang merugikan keuangan Negara. Penelitian atas perjanjian PKPS dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai sejauhmana perjanjian PKPS dan pencantuman pembebasan dan pelepasan sah menurut hukum, dan kemungkinan menerapkan model penegakan hukum dalam kasus-kasus yang merugikan keuangan Negara, karenanya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan sifat atau jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan obyektif mengenai pokok permasalahan yang diteliti, sedangkan jika ditinjau dari bentuknya merupakan penelitian evaluatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian PKPS telah memenuhi syarat sahnya perjanjian karenanya sah menurut hukum. Pemberian pembebasan dan pelepasan sepanjang berkaitan dengan pemberian keterangan lunas adalah sah, sedangkan yang berkaitan dengan pemberian tuntutan pidana adalah tidak sah. Dalam mengatasi pemasalahan hukum yang merugikan keuangan Negara, mengutamakan asas kemanfaatan dibandingkan asas kepastian dan keadilan akan sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat umum.

The purpose of this research is to gather clarification on the legality of Stock Holder Obligation Settlement (PKPS) agreement including the policy regarding the discharge and the debt obligation, as well as the law enforcement model that has been used in cases that involve fraud and misuse in government money. The research on PKPS agreement is conducted to gain analysis about how the agreement, release and discharge have been valid according the law. And also, to find possibility to implement the law enforcement model regarding cases that involve fraud and misuse in government money. Because of that, this research is a normative law research. According to its characteristic and type, this research is a descriptive research which gives a clear insight and objective about the main issue of this research. And, from its form this research is an evaluative research. The research shows that the PKPS agreement has concluded its terms of validity because it is legal according the law. The release and discharge, as long as it is given the confirmation on paying the obligation is also lawful, however, regarding the trial charges are not valid according the law. In cases that involve fraud and misuse of government money, it is more beneficial for the welfare of general public to put beneficiary doctrine above pf authority and justice.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,PKPS,Pembebasan Tuntutan Pidana, Stock Holder Obligation Settlement, Trial charges discharge, Debt financing notification letter.