Resolusi DK-PBB No.1701 dan konflik Israel Lebanon

ZAMRUD, Wa Ode, Prof.Dr. F. Sugeng Istanto, SH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini mempunyai tiga tujuan yang ingin dicapai. Pertama, mendeskripsikan peran Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu sengketa bersenjata. Kedua, mengevaluasi efektivitas Resolusi DK PBB No. 1701 terhadap konflik Israel Lebanon. Ketiga, mencari tahu bagaimana seharusnya peran Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa/konflik Israel Lebanon. Jenis penelitian ini adalah penelitian penerapan hukum yang menitik beratkan pada penerapan hukum material. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah keputusan-keputusan hukum penyelesaian sengketa terutama Resolusi No. 1701, dasar dibuatnya keputusan-keputusan hukum tersebut dan realisasi dalam penyelesaian konflik. Data tersebut dicari dengan cara melakukan studi pustaka terhadap buku-buku, dokumen, keputusan hukum dalam penyelesaian sengketa konflik Israel Lebanon. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan ukuran tertentu/prinsip hukum yang berlaku. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah : (1) konflik Israel dan Hizbullah di Lebanon yang berlangsung selama 33 hari diakhiri dengan adanya perjanjian gencatan senjata yang termuat dalam kesepakatan resolusi DK-PBB No. 1701. Resolusi ini lahir atas inisiatif dan praksarsa dari Perancis untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut.; (2) telah terjadi pelanggaran atas kesepakatan gencatan senjata sesuai resolusi DK PBB No. 1701 yang berupa, pelanggaran wilayah udara, serangan bersenjata pada penduduk sipil, Hizbullah masih memiliki persenjataan yang lengkap meski telah dilucuti.; (3) dalam pelaksanaan penyelesaian konflik Israel Lebanon terdapat kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Israel dan Hizbullah berupa ketidak-taatan terhadap resolusi DK-PBB No. 1701, serta nampak ada kesulitan PBB dalam memberikan ketegasan sanksi atas pelanggaran hukum karena keterlibatan dari negara-negara pihak ketiga.

This research has three aims which wished to be reached. The first one to describe the role of Resolution of United Nations Security Council in an armed conflict. The Second is to evaluate the effectivity of United Nations Security Council Resolution No. 1701 upon the conflict between Israel and Lebanon. And Finally, being cerious about how the role of the United Nations Security Council Resolution ought to in finishing dispute / conflict between Israel and Lebanon. This Research was a research of law/legal application which focused on the material law application. Data searched in this research are legal decisions of dispute settlement especially Resolution No. 1701, legal basis towards such decision and the realization to the dispute settlement. The data searched by applying library research to any literatures, documents, judicial decision to the conflict settlement between Israel and Lebanon. After gathering the data, the later step is that all data analyzed qualitively by using certain principle of law. The outcomes of this research namely: (1) conflict of Israel and Hezbollah in Lebanon that goes on during 33 days terminated with the existence of cease-fire agreement loaded in agreement of United Nations Security Council Resolution No. 1701. This Resolution born for France initiave to assist for the conflict settlement; (2) There were any breaches to the cease-fire agreement according to Resolution No. 1701, they were air region collision, armed attact to civilians, Hezbollah still own the complete weapons even have been disarmed; (3) in executing the conflict settlement between Israel and Lebanon, there were mistakes of law applying conducted by Israel and Hezbollah in the form of disobedience to UN Security Council Resolution No. 1701, and there was also a difficulty by United Nations in giving sanction coherence for the transgression because of the involvement of third party nations.

Kata Kunci : Hukum Internasional,Konflik Israel Lebanon,Resolusi DK,PBB No1701, Resolution No. 1701, conflict, Israel and Lebanon