Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Sleman
JAYANI, Sri, Dr. Hardo Basuki, M.Soc.Sc
2007 | Tesis | S2 AkuntansiPenelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), apakah berhasil atau gagal dilaksanakan. Populasi dalam penelitian ini ada 2 (dua) populasi yang independen yaitu para Pejabat dan Staf Instansi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman. Untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan dengan uji chi square Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan tes validitas dan rebilitas terlebih dahulu. Disamping uji chi square untuk mendukung hasil pengujian dilakukan cross tabulasi.. Hasil pengujian menyatakan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berhasil dilakukan di Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Sleman. Selain itu diketahui bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sangat mudah diterapkan oleh Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dengan adanya hasil temuan ini diharapkan Pemerintah tidak mudah untuk mengganti suatu standar yang menjadi acuan agar setiap instansi dapat menggunakan standar di dalam menyusun atau membuat laporan keuangan tidak mengalami kebingungan atau kesulitan.
This research has aimed to find out how is Government Accounting Standard is implementation, how is qualification of their implementation. Populations of this research are functionary and official of regional monitoring agency. Each item of questionnaires is tested by validity and reliability trough Pearson-Correlation and Cronbach Alpha method respectively. And then, Research hypothesis is analyzed by chi square to support cross tab calculating. The result of this research reveals that implementation of Government Accounting Standard at regional monitoring agency of Sleman Regency. In other hand, application of Government Accounting Standard at regional monitoring agency of Sleman Regency is simple. By this research there is expectation that government doesn’t change a standard as guideline in order to each institution applies a standard in financial report making and arranging. Hence it’s not cause perplexing.
Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan,Badan Pengawasan Daerah