Desentralisasi fiskal, otonomi desa terhadap alokasi dana Desa/Kalurahan di Kota Ambon

JELELEP, Ronaldo Julianus, Dr. Indra Bastian, MBA

2007 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini akan bertujuan untuk merumuskan formula Alokasi dana desa/kelurahan (ADD) pada Pemerintah Kota Ambon dalam memberikan keadilan dan pemerataan sesuai kebutuhan fiskal yang dimilikinya agar sesuai dengan kebutuhan fiskal antar desa/kelurahan. Adapun tujuan lain yang diharapkan adalah mengkaji ketimpangan fiskal antar desa yang mempunyai hubungan terkait terhadap alokasi dana untuk desa yang telah ditetapkan pada Tahun 2005. Ketimpangan ini penting juga, guna mengetahui agar dapat menjadi pembanding terhadap ketimpangan alokasi dana desa (ADD) perkapita antar desa sesuai formula hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan berdasarkan indikator kebutuhan sebagai upaya untuk semua desa/kelurahan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik minimum. Untuk mengetahui ketimpangan desentralisasi fiskal antar desa/kelurahan menggunakan Nilai Indeks Williamson dengan variabel penelitian yang digunakan yaitu : kemiskinan, pendidikan, kesehatan, orbitasi wilayah, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan : pertama pelaksana alokasi dana ke desa yang berbentuk DKPM tahun 2005 ketimpangan fiskal antar desa di Kecamatan Nusaniwe dalam Indeks Williamson sebesar 0,0691, di Kecamatan Sirimau dalam Indeks Williamson sebesar 0,1674. Dalam skala Indeks 0 (tidak ada ketimpangan ) sampai 1 (ketimpangan sempurna), Indeks Williamson ketiga kecamatan tersebut nilainya mendekati 0, hasil ini mengantarkan pada pada kesimpulan ketimpangan fiskal antar desa yang terjadi di Kecamatan Nusaniwe, Sirimau dan Teleuk Ambon Baguala tergolong rendah. Ketimpangan fiskal dilakukan setelah alokasi dana desa/kelurahan (ADD/K) direalisasikan oleh Pemerintah Kota Ambon, sehingga sekalgus dapat digunakan untuk menjelaskan ketimpangan fiskal yang terjadi setelah desa-desa enerima ADD.

This research would aimed to provided the funds allocation formula of the village/rural administration, that formulated to Urban Administration of Ambon by offered a justice and even distribution that suitable in and consistent with theirs fiscal necessity. In additions, relating to the funds allocation, were examined the imbalance of fiscal necessity between the villages/rural administrations by the given villages in 2005. This imbalance was important, to recognize whether the formula may be obtained as comparison about imbalances of the funds allocation per capita of the villages. The methods were approached based on needs indicator, as means to fulfill the minimum needs of public services by the whole of villages/rural administrations. Williamson’s value index may be used to find out the fiscal decentralization imbalance between the villages/rural administrations, in which the variables consisting poverty, education, health, orbital area, population, and widespread of the area. The results shown that, firstly implementer of the funds allocation into the village which in the form of DKPM 2005, the fiscal imbalance between villages at sub-district of Nusaniwe and Sirimau in Williamson’s index were 0.0691 and 0.1674, respectively. The values of, in indices scale of 0 (no imbalance) up to 1 (perfect imbalance), the three sub-district were almost 0. This result deliver to the conclusion that the fiscal imbalance between the villages had occurs in sub-district of Nusaniwe, Sirimau, and Teleuk Ambon Baguala included in low classification. Fiscal imbalances were made after funds allocation of the village/rural administration realized by Urban Administration of Ambon. All at once, however, could be used to explain the fiscal imbalance that occurs after the village received their funds allocation.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Alokasi Dana Desa/Kalurahan