Ekonomi politik kebijakan Migas tarik ulur perubahan Undang-undang Migas pasca Orde Baru 1998-2004

MA'ARIF, Syamsul, Prof.Dr. Mohtar Mas'oed

2007 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Setelah empat dekade di bawah kontrol perusahaan negara, sektor migas Indonesia memasuki era barn. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggelar kebijakan barn mengenai sektor migas yang efektif diberlakukan pada tanggal 25 November 2005. Penelitian ini bermaksud menjelaskan tan menarik kepentingan di antara para aktor dan dinamika perubahan peran negara di sektor migas. Penelitian dilaksanakan dengan jenis penelitian deskriptif historis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan metoda analisis data kualitatif. Penelitian ini merupakan studi ekonomi politik yang memusatkan din pada tiga pertanyaan: pertama, mengapa pemerintah melancarkan perubahan di sektor migas; kedua, bagaimana dinamika interaksi antar aktor dalam proses perubahan; ketiga, bagaimana karakter kebijakan pasca perubahan. Perubahan kebijakan melalui keluarnya UU No 22 Th 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mencabut kekuasaan dan hak-hak istimewa yang dimiliki Pertamina. Kebijakan ini di luar kebiasaan, karena memberi peluang seluas mungkin bagi semua pelaku bisnis seperti: BUMN, Badan Usaha Milik Swasta Asing, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah untuk saling bersaing di sektor migas. Secara ideologis, kebijakan ini memuat pemikiran neoliberal yang menghendaki minimalisasi peran negara di bidang ekonomi. Tentu saja kebijakan ini mengundang kontroversi karena dianggap berlawanan dengan semangat sosialisme Indonesia dan nasionalisme ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan ada dua faktor yang mendorong perubahan kebijakan: faktor internal dan eksternal. Faktor internal muncul dan ketidakpuasan para elit politik atas kinerja sektor migas Indonesia selama dikuasai perusahaan negara Pertamina. Selama Orde Baru, BUMN ini dinilai tak mampu memperlihatkan kinerja tinggi karena mengalami berbagai inefisiensi sebagai akibat tingginya intervensi politik penguasa. Sedangkan faktor eksternal muncul dan guncangan eksternal yakni depresiasi mata uang Asia yang kemudian menghantam fundamental ekonomi Indonesia di akhir 1990-an. Hal itu memaksa pemerintah menerima saran IMF untuk mengadobsi perubahan kebijakan radikal melalui minimalisasi peran negara di bidang ekonomi. Berkaitan dengan perbaikan sektor migas, IMF menyarankan agar Pemerintah melancarkan liberalisasi dan privatisasi. Keputusan ini mengakibatkan timbulnya konflik antar aktor di dalam negeri. Namun keseriusan krisis telah memperkuat posisi tawar para pendukung perubahan kebijakan untuk menuntut perubahan kebijakan menurut resep ortodoks. Pemerintah tak punya pilihan lain, kecuali mengadobsi liberalisasi dan privatisasi di sektor migas. Kesimpulan dan penelitian ini: pertama, situasi krisis menciptakan peluang untuk menggelar perubahan kebijakan radikal menurut resep liberal; kedua, perubahan kebijakan di sektor migas tak semata bersifat teknis, tetapi juga politis; ketiga, pluralisme kepentingan mendorong pembuat kebiakan untuk mengakomodasi semua kepentingan yang ada. Hal ini mengakibatkan undang-undang migas diwarnai oleh kontradiksi dalam substansi kebijakan.

After 40 years under control of the state owned enterprise, Indonesia petroleum and gas sector came to a new era. Indonesia government decided to launch a new regulation of petroleum and gas sector which became effective on November 25th 2005. This research aims at explaining public dispute among the policy actors and dynamic of role change of the state in petroleum and gas sector. This research is conducted with the descriptive-historic methods. The instrument for collecting the data are documents. The data obtained from research are analyzed in a qualitative data analysis. This is a political economy study which focuses on three questions. Firstly, why Indonesia government launched the policy reform. Secondly, how the dynamic of interaction among policy actors. Thirdly, how the characteristic of the policy after the government launched the policy reform. The policy reform through the launch of Law No. 22/2001 on petroleum and gas has revoked powers and special rights owned by the state owned enterprises of Pertamina. This law is quite unusual since it opens opportunity as broad as possible to such all business actors like: state owned enterprise, foreign owned enterprise, national private owned enterprise, coperation, and small-middle scale enterprise, to compete one another in Indonesia petroleum and gas sector. Ideologically this policy contains neoliberal thought which demands to minimaze the state's role in economic. This policy, of course, causes controversy since it is considered in contrary to the spirit of Indonesia socialism and economic nationalism within Article 33 Constitution 1945. The research finding show that there are two factors that encourage the policy reform: the internal and external factors. The internal factors arose from disappoinment of many political elites on performance of Indonesia petroleum and gas sector under control of Pertamina. During the New Order period, the state owned entrprise could'nt show high performance since it suffered various ineficiency as the result of high intervence of the regime. The external factors arose from external shock, that was currency depreciation of Asia which stroke hard the fundamental of Indonesia economic and created "chaos situation" at the end of 1990s. Both factors forced Indonesia government to accept IMF suggestion to adobt radical policy reform by minimazing the state role in economic. In conection to restructuring of petroleum and gas sector, IMF suggested the government that launched liberalization dan privatization. This decision created conflict of interest among actors. However, the seriousness of economic crisis strenghthened position of the policy reform supporters to demand policy reform in orthodox methods. The government had no other choice except moved toward liberalization and privatization over petroleum and gas sector. Conclusion of this research: firstly, situation of crisis can create an opportunity to launch policy reform in orthodox or liberal way; secondly, policy reform in petroleum and gas sector contains not only a set of stage to overcome technical constrainst, but also political constraint; thirdly, pluralism of interest encourages policy makers to be acomodative to all interest. As the result, the policy contains contradiction among the substance.

Kata Kunci : Ekonomi Politik, Kebijakan Migas, Undang-undang Migas