The Dillema of atomization an advocacy coalition approach to the creation of new district in Uganda from 1993-2007

GEORGE, Ameny Owalinga, Dr. Agus Pramusinto

2007 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Studi yang berjudul Dilema Atomisasi, pendekatan advokasi koalisi tentang pembuatan kabupaten baru di Uganda, 1993-2007 ini merespon terhadap permasalahan baru dalam kebijakan desentralisasi selama 14 tahun dimana dilaksanakannya. Sesuai dengan tujuan studi untuk lihat lebih dalam pemikiran dari aktor-aktor dan publik terhadap proses kebijakan atomisasi, saya mengidentifikasikan koalisi advokasi, keinginan mereka, dan apa yang di inginkan dari keputusan atomisasi itu. Setelah itu saya lihat keinginan ini terhadap tujuan kebijakan desentralisasi, kekuatan, dan kelemahaan kebijakan disentralisasi baru saya membuat ringkasan dan rekomendasi kebijakan. Metode studi yang digunakan adalah deskriptif dengan mengaplikasikan pendekatan advokasi koalisi. Cara kumpulan data adalah analisis dokumentasi dan kuesionea yang dipaiki untuk mendukung data dari sumber sekunder maupun primari. Saya dapat bahwa Uganda adalah satu negara kaya alami dan indah di bagian Africa timor. Dia duluh terkenal sebagai negara yang pernah hancur dimana masysrakat tidak ikut berpatisipasi dalam pemerintahan. Tetapi perubahan yang dramatis terjadi dengan adoptasinya dewan local dan kebijakan otonomi daerah ciri devolusi yang di angap adalah berita sukses di Africa sub bagian Sahara. Akan tetapi, atomisasi maju ke depan lagi permasalahan baru dalam kebijakan otonomi daerah ini karena disitu di buat kabupaten kabupaten yang keceil tanpa mengikuti kriteria yang ada cuma untuk memuasi kepentingan dari koalisi advokasi. Proses pengambilan keputusan kebiajakan ini tidak partisipatif atau inklusif. Proses tersebut tidak memperhatikan viabilitas eknomi maka kabupaten dipaksa untuk masuk hubungan ketergantungan dengan pemerintah pusat. Karena tidak punya sumber dana sendiri, kabupaten harus tergantung pada dana alokasi umum dan dana kecil kecil lain dari pusat yang tidak cocok dengan asumpsi divolusi dan demokratisasi. Studi ini menekukan bahwa yang di inginkan dari atomisasi adalah pekerjaan dan jasa publik. Koalisi advokat yang bersumber kaya cuma ikut mendorong atomisasi dengan alasan mereka sendiri supaya bisa mencapai tujuan kekuatan politik dan uang. Teptapi, alasan ini sering dibungkusgulakan bahwa atomisasi membawa kabupaten lebih dekat jadi jasa publik juga akan datang lebih dekat masysrakat. Juga, marginalisasi memaksa rakyat disitu untuk mendudung atomisasi supaya bisa berpatisipasi dalam pengambilan keputusan and dapat kue negara. Hal-hal lain umpannya masalah etnis, korupsi, ketidaadaan trasparansi yang lebar di negara ini menjadi dorongan kuat karena rakyat tidak percaya lagi pemerintah jadi mereka lihat kabupaten baru sebagai sumber untuk isap dana dari pusat atau doner. Temuan riset ini dapat mengarahkan proses kebijakan dan riset di masa depan kalau digunakan sebagai referensi, akan tetapi, atomisasi sendiri bukan solusi untuk kekurangan tersebut termasuk jasa buruk.

This study entitled The Dilemma of Atomization: An Advocacy Coalition Approach to the Creation of New Districts in Uganda, 1993-2007 responded to the new challenges that atomization imposed on devolution over 14 years of implementation. The objective was to find out the perceptions of actors and public regarding atomization policy processes. To achieve this, it identified advocacy coalitions, established their expected outcomes, and juxtaposed them against the goals, strengths, and weaknesses of devolution vis-à-vis changes and events from the external environment to determine how the decision to atomize districts was arrived at prior to conclusions and recommendations. The method of study was descriptive while applying the advocacy coalitions approach to policy change. The major technique of data collection was documentation analysis although structured questionnaires were used to corroborate the data from primary and secondary sources. It found that Uganda is a natural resource rich, beautiful country in east Africa that was popular albeit as a former failed state where citizens’ participation in politics was unknown. However, dramatic improvements started after the introduction of local councils and decentralization often cited as a success story in Sub-Saharan Africa. Nevertheless, atomization brings into the policy new challenges because it creates small new districts rather haphazardly to satisfy diverse interests of several competing advocacy coalitions. Moreover, the policy processes preceding the policy decision to atomize were neither transparent nor inclusive. Consequently, it ignored economic viability thus subjected districts to a dependency relationship with the centre that fanned fears that a policy change from devolution to deconcentration has occurred. The study discovered that the most outstanding outcomes expected of atomization are jobs and public service delivery respectively. Unfortunately, resourceful advocacy coalitions pushed for atomization in bad faith due to desire for political power and wealth that was sugarcoated in pro-poor arguments that smaller districts nearer to citizens bring services closer. Moreover, marginalization forced citizens to demand for new districts in order to gain participation in decision-making while sharing the national cake. Tribalism, corruption, and lack of transparency prevalent in the country took atomization to unfathomable heights since it eroded trust in government forcing advocacy coalitions to turn to new districts as avenues for tapping political support and development funds from the centre and donors. Notably the alleged policy change from devolution to deconcentration has not yet occurred. These findings guide future policy processes and research. It enables implementers in new districts to steer from dubious tender awards, unfair recruitment practices, political party struggles, and tribalism to bringing services closer to citizens and ensure engaged governance. Currently, atomization remains a questionable panacea for unemployment, rapid population growth, poor services delivery, and marginalization.

Kata Kunci : Kebijakan Desentralisasi,Kabupaten Baru,Uganda 1993,2007, Decentralization, Advocacy Coalition, Atomization, Policy Change