Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jombang tahun 2005

SUPAKUN, Mohammad, Dr. Samodra Wibawa

2007 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien, tentunya diperlukan aparatur daerah yang berkualitas atau kompeten. Salah satu upaya untuk memperoleh aparatur yang berkualitas adalah dengan proses pengadaan atau procurement pegawai yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengangkatan dan penempatan pegawai. Pada tahun 2005 pemerintah melakukan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan merekrut pelamar umum dan honorer. Dengan pengadaan CPNS yang menerapkan prinsip-prinsip good governance (transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan), diharapkan diperoleh CPNS yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam. Lokasi penelitian di Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan di beberapa instansi/satuan unit kerja terdapat ketimpangan, lebih banyak honorer yang ada dibandingkan kebutuhan pegawai, sehingga analisa kebutuhan tidak dapat optimal untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengadaan CPNS khususnya dalam pengangkatan Honorer menjadi CPNS. Pengadaan CPNS dari pelamar umum telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ditemukan adanya indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Prinsip-prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta kesesuaian dengan prosedur) telah diterapkan dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh adalah CPNS yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pengadaan CPNS dari honorer belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prisip good governance, hal ini tercermin dalam penentuan kelulusan yang belum transparan dan belum akuntabel. Masih ditemukan adanya indikasi kolusi dan nepotisme, pengangkatan dan penempatannya belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sehingga CPNS yang dihasilkan kurang berkualitas. CPNS hasil pengadaan tahun 2005 belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pada masing-masing instansi. Belum dapat diterapkannya prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan CPNS di Jombang, bukan hanya disebabkan oleh kesalahan Panitia pengadaan di Tingkat Daerah, melainkan juga karena desain sistem yang dibuat oleh Panitia Pusat dalam pegadaan CPNS dari honorer adalah salah. Pemerintah Pusat terlalu cepat mengambil kebijakan untuk mengangkat seluruh honorer, tanpa adanya data yang valid dan perhitungan anggaran yang belum jelas. Disarankan perlunya komitmen dan konsistensi Panitia untuk lebih memprioritaskan pengangkatan honorer yang memiliki masa kerja lebih bayak dan usia yang lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam database. Sistem pegadaan CPNS dari pelamar umum agar tetap dipergunakan dalam pegadaan CPNS dimasa mendatang. Penempatan CPNS supaya benar-benar mengacu pada formasi dan Analisis Kebutuhan Pegawai yang ditetapkan sebelumnya.

Realizing professional, accountable, effective and efficient local government management perhaps needs high quality and competent local government apparatus. One of the efforts to attain quality apparatus is through the process of procuring public personnel that covers planning, recruitment, selection, promotion and posting of public personnel. In The Year 2005, Government conduct procurement of Civil Public Servant Candidate (CPNS), recruited from public applicants and persons employed on contract basis. The procurement of CPNS follows the principles of good governance (transparency, accountability, efficiency, effectiveness, and also conforms to established decision procedures), it is expected to ensure the CPNS posses quality and conform to recruitment requirement. This research used qualitative methods with descriptive approaches. The data collection techniques used includes documentation, observation, and in-depth interview. The research location is Jombang Regency, East Java Province. The result of research indicates that the procurement CPNS from public applicants have been executed well and did not find existence collusion, corruption and nepotism (KKN). Principles of good governance (transparency, accountability, efficiency, effectiveness and also conformity to procedure) have been applied well. The result is that the CPNS recruited conformed to requirements. While procurement CPNS from among contract employees has not yet fully applied the principles of good governance. This is reflected in the criteria for determining winners that is not transparent and accountable. In this aspect elements of collusion and nepotism are still present, the promotion and promotion is not efficient and effective and does not conform to specified procedure so produced CPNS have low quality. The procurement of CPNS by the year 2005 did not meet the institutional needs of institutions yet because it did not follow apply the principles of good governance. This was not only caused by mistakes of the Procurement Committee at local levels, but also wrong designs of the central committee in the procurement of contract employees. The central Government untimely takes the policy too early without using valid data and unclear budget allocations. It is recommended that there is need for commitment and consistency by committees to give more priority to contract employment and promotion and have serviced for long, age, and database. The procurement system for CPNS recruitment from public applicants should be utilized in the coming period. The placement of CPNS should follow personnel needs analysis established beforehand.

Kata Kunci : Good Governance,Pengadaan PNS,Good Governance, Procurement, Public Personnel