Evaluasi kritis terhadap konsep pemekaran wilayah Kabupaten Bima

RUVAIDAH, Prof.Ir. A. Djunaedi, MUP.,Ph.D

2007 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999, banyak daerah-daerah yang melaksanakan pemekaran wilayah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan. Beberapa kasus pemekaran wilayah cenderung memaksakan diri, sehingga menimbulkan konflik dan kesenjangan pembangunan antara wilayah. Terkadang pemekaran wilayah justru membunuh perkembangan daerah asal (kabupaten/propinsi) dan menjadikannya kehilangan energi untuk mengelolah daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran apakah konsep pemekaran wilayah Kabupaten Bima sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan kriteria akademik, dan membandingkan antara kriteria normatif dan kriteria akademik. Berdasarkan tujuan di atas maka metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian terhadap konsep pemekaran Kabupaten Bima yang dilakukan berdasarkan kriteria akademik menunjukan bahwa dari 18 indikator kriteria akademik yang dipakai dalam pemekaran wilayah, 14 indikator memenuhi kriteria yaitu: luas wilayah, penggunaan lahan perkotaan, sum ber daya alam, kependudukan, rentang kendali, sarana dan prasarana, pruralisme sosial, PDRB, potensi ekonomi, aspirasi masyarakat, dukungan pemerintah, DPRD, organisasi dan managemen, dan keamananan dan ketertiban. Indikator yang belum memenuhi kriteria yaitu; batas wilayah, luas daerah terbangun, pendapatan asli daerah, dan kesiapan aparatur daerah. Hasil perbandingan antara kriteria normatif dan akademik di dapatkan beberapa hal yaitu: (a) adanya indikator dari kriteria akademik yang belum tercantum dalam kriteria normatif, (b) Adanya indikator dari kriteria normatif yang tidak tercantum dalam kriteria akademik, (c) adanya kesamaan kriteria namun hasil penilaiannya berbeda. Hal ini disebabkan karena kriteria normatif tidak memisahkan antara pemekaran kabupaten dan pemekaran kota. Rekomendasi yang diajukan adalah perlu adanya perbedaan kriteria dalam penilaian pemekaran wilayah kabupaten dan kota, karena karakteristik kota dan kabupaten berbeda dari segi fisik, struktur sosial dan struktur ekonominya. Untuk mendorong percepatan pembangunan dan menciptakan pemerataan pembangunan daerah serta untuk mengatasi masalah rentang kendali maka Kabupaten Bima perlu membentuk pusar-pusat pelayanan. Selain itu untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya maka Kabupaten Bima harus dapat mengelolah sumber daya alam yang ada seoptimal mungkin.

The enactment of the Regional Autonomy Act No. 22 of 1999 has encouraged many regions to expand their territory in order to increase the growth in development. However, several regions are more likely pushing for territorial expansion which results in conflicts and developmental gap among regions. Occasionally, the territorial expa nsion even puts the regional development into an end, and is also responsible for exhaustion in regional management. The research aims to examine whether or not the implementation of regional autonomy concept meets the academic criteria, and to compare normative and academic criteria. With this end in view, the research adopts a qualitative descriptive method applying deductive approach. The research concludes that there are 14 out of 18 academic indicators being implemented in territorial expansion meet the criteria: area, urban area land use, natural resources, demography, range of control, facilities and infrastructures, social pluralism, PDRB, economic potentials, community’s aspiration, government’s support, the local House of Representatives, organization and management, and security and orderliness. The other four indicators which do not meet the criteria are border, developed area, local revenue, and prepared local apparatus.The comparison of normative and academic criteria results in the following: (a) omission of several academic criteria indicators from normative criteria, (b) omission of several normative criteria indicators from academic criteria, (c) equivalence of criteria but different result of evaluation. Each municipality and regency has its own physical characteristics, social structure, and economic structure. Therefore, different criteria of regional autonomy evaluation are recommended. On the other hand, to promote the acceleration in development and to realize an equal regional development as well as to overcome the problems of range control, an establishment of centers of service in Bima Regency is crucial. In addition, to increase the local revenue, Bima Regency should be able to exploit all the available natural resources for an optimum result.

Kata Kunci : Pemekaran Wilayah,Evaluasi, evaluation, territorial expansion, academic criteria, normative criteria