Evaluasi sistem perencanaan dan kebijakan anggaran pemerintah Kabupaten Sleman

WALUYA, Sarah, Irwan Taufik Ritonga, SE.,M.Bus

2007 | Tesis | Magister Manajemen

Perencanaan dan kebijakan anggaran sektor publik merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan pejabat publik atas penentuan program dan pengalokasian sumber daya publik untuk masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, masyarakat selaku pemilik modal harus mempunyai akses dan hak yang sama untuk mengetahui proses penentuan keputusan tersebut. Keputusan yang diambil oleh pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku ”stakeholder”. Pemerintah daerah harus membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas pemerintahan yang berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat banyak. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi sistem perencanaan dan kebijakan anggaran di Kabupaten Sleman dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada beberapa informan yang memahami dan terlibat langsung dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan anggaran. Hasil evaluasi terhadap sistem perencanaan dan kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006 menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan kebijakan anggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD, dan penyusunan Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2006 kurang transparan karena masyarakat kurang mendapatkan aksesibilitas informasi atas aktivitas pemerintahan. Akuntabilitas perencanaan dan kebijakan anggaran termasuk derajat pertanggungjawaban teknokratis yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban vertikal dan belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman belum mengembangkan struktur kesempatan informasi yang mampu memfasilitasi proses partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik.

Planning and budgeting policy of public sectors area, the preparation process of preparing a set of public official decisions on program making and public resources allocation in the future based on local fiscal ability. Therefore, community as the investment owner should have equal access and rights to see the decision making process. Any decisions made by public officials must be accountable for the community as the stakeholders. The local government should open community involvement room in many governmental activities which have implication on the public. This study was carried out to evaluate the planning system and budgeting policy in Sleman regency using descriptive qualitative approach. Data was collected from literature study and direct interview with sources who understand and get involved in the procces of planning and formulating the budgeting policy. The result of evaluation on the planning system and budgeting policy of the local government of Sleman Regency in 2006 indicate that planning system and budgeting policy comprising the preparation of Local Government Work Plan, preparation of directions and general policy of local government budgeting, and the preparation of strategy and priority of local government year 2006 lack of transparency becouse the community lack accessibility to information on governmental activities. Accountability of planning and budgeting policy covers the technocratic accountability level emphasizing on vertical accountability and has not reached the people’s basic needs. The local government of Sleman regency has not developed information opportunity structure, which is able to facilitate the process of participation in determining public policies.

Kata Kunci : Anggaran Daerah,Sistem Perencanaan,Kebijakan, Planning and Budgeting Policy, Transparency, Accountability and Participative