Evaluasi dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buru, 2002-2006

PULHEHE, Fatum, Dr. Samsubar Saleh, .Soc.Sc

2007 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buru Tahun 2002-2006, guna mengetahui kesesuaian antara undang-undang perencanaan yang berkompeten dengan implementasinya dalam penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Buru, terutama yang berhubungan dengan indikator prosedur, koordinasi, institusi dan aparat perencana. Metode yang digunakan adalah analisis isi terhadap dokumen-dokumen tersebut dan wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanannya dokumen perencanaan yang telah disusun, belum mampu secara efektif menjadi pengarah dan rujukan bagi pelaksanaan pembangunan dalam menjawab visi dan misi daerah. Temuan pokok dalam penelitian ini membuktikan bahwa penyebab adanya inkonsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah, akan berdampak lebih jauh pada terjadinya bias antara perencanaan pembangunan dengan implementasinya. Pertama, prosedur yang dibangun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buru masih belum mampu meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, karena belum seluruh dokumen perencanaan disusun melalui suatu perencanaan partisipatif kecuali Repetada. Kedua, koordinasi partisipatif yang selama ini dilakukan belum oftimal dalam meningkatkan kualitas proses perencanaan. Ketiga, institusi perencana pada Kabupaten Buru masih jauh dari yang ditargetkan karena dari sumber daya fisik maupun keuangan masih sangat minim. Selain itu peran Bappeda sebagai koordinator harus lebih dioptimalkan sehingga kinerja perencana di setiap instansi dapat diperbaiki. Keempat, kemampuan aparat perencana yang masih terbatas yang disebabkan minimnya dana yang dianggarkan, mengakibatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan belum mampu menjadi pengarah dan rujukan bagi pelaksanaan pembangunan.

The aim off this research is to evaluate regional development document planning of Buru Residence year 2002-2006, to know the match between the several planning regulations and the implementation of planning document process in Buru Residence on 2002-2006, specially connected with procedure, planning institutions, planners and development planning coordination. The method use in this research is analyse content of planning document and deeper interview with the key resource involved in the process of making development planning document. The finding in this research is that the planning document which is had been plan, can not used as a guidance and references to run developing in order to complied regency vision and missions.The main finding in this research is prove that the causes of inconsistency between the regional development planning document which is had been plan with the regulations to conduct the regional development planning, can make bias impact between development planning and implementation. First, the procedure build in order to regional development planning on the Buru Regency still not capable to increase the planning document quality, cause not all the planning document manage by the participatory planning except Repetada. Second, participatory coordination which had been done so far is not capable to increase the planning process quality. The third, the planning institution in Buru Residence is far from the target cause by lack of physical resources and least of financial support. Beside, Bappeda as the coordinator has to run more optimal, so the planner’s performance in each institution can be fixed. The forth, lack of the planning officers capability cause by lack of the budget, makes the product of regional development document planning can not be a guidance and reference to run the development.

Kata Kunci : Pembangunan Daerah,Dokumen Perencanaan