Studi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bekasi tahun 2005-2009

ROFIQ, Ainur, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2009 merupakan produk hukum daerah yang mempunyai nilai strategis karena dari regulasi tersebut arah pembangunan ditentukan. Perda ini dalam implementasinya perlu disikapi secara kritis oleh masyarakat karena masih terjadinya permasalahan pembangunan seperti ketimpang sosial, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan serta kesehatan belum teratasi secara tuntas serta rendahnya layanan dasar bagi rakyat. Hal ini memperlihatkan perlu kajian dan evaluasi kebijakan terhadap muatan materi/isi Perda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan muatan materi/isi karakteristik Perda yang mengadopsi konsep menejemen strategis dan memberikan ruang bagi pembangunan yang berpihak pada manusia. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis isi dan wawancara. Obyek penelitian adalah Perda. Wawancara dilakukan terhadap pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sehingga diperoleh data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Variabel Pendukung (unsur-unsur dalam penyusunan Perda) dan Variabel Kunci (7 katagori variabel Isu Pembangunan yang berpusat pada manusia) yang dikembangkan dari teori David C Korten (People Centred Development). Selanjutnya, dalam pengelohan data digununakan tes Retes untuk melakukan uji Reliabelitas dan menggunakan pendekatan Administrasi Publik dalam menjelaskan hasil penelitian. Ciri-ciri (karakteristik) Perda Kabupaten Bekasi No. 6 tahun 2004, yaitu : (1) Tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Perda ini telah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004, (2) Katagori anatomi batang tubuh Perda yang dianalisis unsur Visi Misi Jawa Barat, Perda Kabupaten Bekasi No. 33/2001 dan Visi Misi Bupati terpilih pada prinsipnya masih relevan untuk diimplementasikan, (3) Kerangka dasar penyusunan Perda ini mengadopsi konsep menejemen strategis. Setelah diadakan uji analisis, pada prinsipnya telah memenuhi syarat dalam tahapan proses penyusunan suatu Renstra. Pembangunan Kabupaten Bekasi dengan isu pembangunan yang berpihak pada manusia tercermin pada : (1) Kebijakan pendidikan yang menekankan pada perluasan dan pemerataan serta kualitas pendidikan; (2) Kebijakan tenaga kerja harus dapat memberikan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; (3) Kebijakan pengembangan peningkatan pendapatan daerah, untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan guna pelaksanaan otonomi daerah; (4) Kebijakan perindustrian dan perdagangan, didasarkan pada letak geografis Kabupaten Bekasi yang strategis dan peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah untuk mendorong dan memfasilitasi kemitraan usaha kecil dan besar; (5) Kebijakan lingkungan hidup, didasarkan pada pola dasar pembangunan, dengan mempetimbangkan keberadaan kawasan industri yang banyak menimbulkan persoalan pembangunan, dan (6) Kebijakan pariwisata didasarkan pada potensi obyek wisata yang dikelola secara profesional dan kompetitif sebagai potensi pendapatan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan sebagai berikut : Pertama, perbaikan rumusan kebijakan bidang tenaga kerja, perdagangan dan industri serta kepariwisataan; Kedua, kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Bekasi yang berorientasi pada pertumbuhan, perlu adanya perubahan kebijakan dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (melalui peningkatan sumber daya manusia). Ketiga, Perlu dibangun aliansi kemitraan strategis antara industri kecil dan besar melalui peran Pemda. Keempat, dimensi pembangunan berkelanjutan adalah nafas pelaksanan pembangunan. Kelima, membangun industri pariwisata yang berbasis industri kecil sebagai alternatif sumber pendapat daerah.

Regional Regulation of Bekasi Regency Nr. 6/2004 on Strategic Planning of Bekasi Regency 2005 – 2009 is a strategic output of regional regulation as it determines the direction of development programs. Public have to be critical to the implementation of the regulation as there are still problems such as social discrepancies, poverty, education and public health. It shows that there is still a need to evaluate the contents of the regulation, which adopts strategic management concepts, and elaborate the extend of the development which benefits people. Data collecting technique employs interview and content analysis with the regulation as the object. Interviews are conducted upon Government officials in Bekasi Regency and the data are utilized to answer the research questions. There are two variables in this research namely Supporting Variable (the elements in the regulation construction) and Key Variable (7 variable categories of People Centred Development developed by Davic C Korten). In processing the data, Retes’ s test is employed to measure its reliability and the research outcomes are elaborated using Public Administration Approach. Characteristics of Bekasi Regency’s regulations are (1) the hierarchical structure of regulations used as legal basics in the construction of the regulation is in accordance with Bill No. 10 / 2004, (2) anatomy category of the regulation contents analized such as West Java Province’s vision and mission, the Regional Regulation of Bekasi Regency Nr. 33/2001, and the Elected Regent’s vision and mission, are principally still relevant to be implemented, (3) the basic outline of the regulation construction adopts strategic management concept, which after being analyzed it fulfils the principle elements of a strategic planning construction. The Development of Bekasi Regency with People Centred Development is reflected by (1) education policy focusing on the extension, distribution, and quality of education; (2) man power policy must creat many occupation and decrease jobless; (3) policy on the development of regional incomes to support regional autonomy; (4) trade and industrial policy is based on geographical position of Bekasi Regency and regional government roles to develop local economy which can support and facilitate cooperation between small and big enterprises; (5) environment policy takes into account the existing industrial complexes causing a number of developmental problems; (6) tourism policy takes into account potential tourist objects which can contribute to the local government incomes. Considering this research outcomes it is recommended that firstly, repairing of the formula policy for man power, business, industry and also tourist object. Secondly, the economic development policy of Bekasi Regency, which is growth oriented, should be replaced with policy focusing on people centred development. Thirdly, the government has to abridge cooperation between small and big enterprises to develop a strategic partnership. Another recommendation is that the development program should be sustainable. And lastly is industry object which is from small industry as another solution for getting incomes.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah,Perda,Rencana Strategi Kabupaten,Policy study, regional regulation, and strategic planning