Perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam tahun 1999 :: Konflik kepentingan dalam birokrasi, politik dan masyarakat adat

ARWAN, Budi, Dr. Samodra Wibawa

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji implementabilitas kebijakan PP. No.84/1999 tentang perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, dengan mendeskripsikan terlebih dahulu pendekatan dan model formulasi PP No.84/1999 tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab tertundanya kebijakan PP.No.84/1999. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan identifikasi terhadap kepentingan aktor yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, berdasarkan kronologi yang ada dalam penelitian ini. Kebijakan PP.No.84/1999 adalah salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjawab kebutuhan ruang Kota Bukittinggi yang memerlukan ruang dan lahan yang luas untuk pembangunan dan guna meningkatkan pelayanan publik. PP ini diproses ketika sistem pemerintahan daerah diatur oleh UU.No.5/1974 yang konsep pengembangan wilayah dilakukan dengan perluasan wilayah dan perubahan batas dengan daerah yang berbatasan. Sementara ketika PP ini diundangkan berdasarkan UU.No.22/1999, konsep pengembangan wilayah dilakukan dengan kerjasama antar daerah yang berbatasan. Pendekatan yang digunakan dalam formulasi PP.No.84/1999 ini adalah pendekatan kelembagaan, dengan tidak mengikutsertakan peran masyarakat dalam prosesnya. Model formulasinya sendiri menggunakan model elite yang merupakan kesepakatan (deal) pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas dalam merancang kebijakan. Selain itu, PP ini sulit dilaksanakan dilihat dari 5 (lima) aspek; (1) sifat kepentingan, (2) kejelasan manfaat, (3) perubahan perilaku, (4) aparat pelaksana, (5) dukungan sumberdaya. Dalam penelitian juga terungkap pada kronologi perubahan batas, terjadi konflik kepentingan di dalam birokrasi, politik dan masyarakat adat yang disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu: (1) perbedaan kepentingan, (2) terbukanya ruang sosial, dan (3) partisipasi publik. Upaya resolusi konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah antara lain, yaitu: (1) negosiasi, (2) mediasi, (3) arbitrasi. Namun upaya ini belum mampu menjawab permasalahan perluasan wilayah Kota Bukittinggi. Untuk itu, tesis ini memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian konflik antara lain sebagai berikut: (1) melakukan tindakan antisipatif, guna mempertahankan kondisi masyarakat kondusif serta mencegah berkembangnya konflik kepada kekerasan; (2) melakukan kerjasama antar daerah dengan kesepakatan kedua daerah, dan mutlak membicarakan hal-hal sebagai berikut; ruang lingkup kerjasama, susunan organisasi dan personalia, tata cara dan ketentuan teknis pelaksanaan kerjasama, pembiayaan, serta jangka waktu.

The study purposed to explore implementability of Policy PP No.84/1999 on region border change of Bukittinggi and Kabupaten Agam, by describing approach and formulation model of thus governmental regulation. It aimed to recognize the reason of suspended PP No.84/1999. Furthermore, it identifies importance of any actors result in conflict of interest, according to chronology of the study. Policy of PP No.84/1999 is one of the established regulations of government in response to spatial concern of Kota Bukittinggi. The regulation processed while local government system is regulated by UU.No.5/1974 which region development is made through extension and border change. On the contrary, this regulation is based on UU.No.22/1999, which region development is made through inter border cooperation. The approach here is institutional, excluding societies’ role upon the process. The formulation is an elite model as deal between local government and central government regarding their position as authority holder upon policy making. In addition, this regulation considered hard to implement according to 5 facets: 1) interest nature; 2) utility explicitness; 3) behavioral change; 4) implementer apparatus; and 5) resources support. The study also uncovered border change chronology, conflict of interest within bureaucracy, politic and customs communities resulted from 3 concerns: 1) interest difference; 2) social space; and 3) public participation. Resolution efforts including: 1) negotiation; 2) mediation; and 3) arbitration. But actually the efforts are not able to answer region extension of Kota Bukittinggi. Therefore, this thesis proposed two recommendations: 1) anticipation in order to hold conducive condition as well as prevent violation conflict; 2) cooperation inter region concerning: cooperation scope, organization structure, system and technical conditions for thus cooperation, budgeting, and time span.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Batas Wilayah,Konflik Kepentingan, border change, public policy, policy formulation model and approach, policy implementability, conflict of interest, conflict resolution effort