Studi kelayakan pembangunan Kawasan Industri Simalungun (KIS) di Kabupaten Simalungun

SILALAHI, Ronald Anderson, Dr. Samodra Wibawa

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pembangunan sektor industri yang dilakukan saat ini tidak terlepas dari paradigma pertumbuhan. Hal ini dikarenakan industrialisasi dianggap sebagai motor penggerak bagi produksi nasional, bahkan berperan besar untuk merangsang dan mendorong investasi di sektor lain. Pembangunan Kawasan Industri Simalungun (KIS) merupakan salah satu kebijakan yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dalam rangka mendukung pembangunan di sektor industri khususnya di Kabupaten Simalungun, sekaligus memainkan peran daerah yang diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pembangunan KIS itu sendiri merupakan kebijakan yang memerlukan peran serta stakeholders dalam merumuskan kebijakannya karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pemda dan DPRD dalam menangani kebijakan investasi yang berskala besar. Penelitian ini berupaya untuk melihat pembangunan KIS tersebut dari aspek finansial dan non-finansial. Selanjutnya akan direkomendasikan beberapa strategi kebijakan berdasarkan hasil identifikasi terhadap peluang dan tantangan yang akan dihadapi KIS pada masa yang akan datang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan tersebut dilihat dari aspek finansial layak untuk dilanjutkan, namun sangat sensitif terhadap perubahan harga dan jumlah lahan yang akan dipasarkan. Sedangkan dari aspek non-finansial menunjukkan hasil bahwa dari sisi pasar dan pemasaran, KIS memiliki banyak pesaing. Secara teknis lokasi yang telah ditetapkan dinilai kurang layak. Dilihat dari sisi sosial ekonomi, pembangunan KIS tersebut diprediksikan memiliki manfaat yang lebih besar dari biaya atau modal yang akan dikeluarkan. Dari aspek politik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perumusan kebijakan tersebut peran Pemerintah Daerah dan DPRD terlihat begitu dominan, sedangkan peran stakeholders lain seperti pelaku ekonomi (dunia usaha), kelompok masyarakat dan dunia akademisi masih kecil bahkan tidak dilibatkan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peluang KIS sangat besar, selain memiliki dukungan politik dan letak geografis yang strategis, KIS juga membuka peluang bagi perkembangan industri pengolahan khususnya untuk komoditi kelapa sawit, dimana permintaan domestik dan internasional terhadap minyak sawit selalu meningkat. Selain itu lahirnya UU Penanaman Modal dan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 memberikan peluang bagi investor dalam menanamkan modalnya didaerah. Sedangkan tantangan yang akan dihadapi adalah birokrasi pemerintahan yang dinilai masih menghambat perkembangan investasi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, penyerapan teknologi sebagai media pemasaran yang rendah dan yang melingkupi seluruhnya yakni kekurangan anggaran biaya. Dalam tesis ini penulis menyarankan Pemerintah Daerah membangun hubungan yang sinergi dengan stakehoders lain dalam perencanaan selanjutnya dengan melibatkan para Pelaku Ekonomi (Dunia Usaha), Akademisi, Masyarakat dan Pemerintah di tingkat atas. Dari sisi keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dapat membangun kemitraan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat atau Konsorsium Swasta dalam bentuk Build, Operated and Transferred (BOT).

Development of industrial sector that done is related with growth paradigm. It is caused that industrialization is assumed as activator for national production, even have big impersonate to stimulate and push investment to other sector. Kawasan Industri Simalungun (KIS) is one of the policy that created by Regency Local Government of Simalungun in order to support the industrial development especially at Simalungun Regency and also performing role’s local government that entrusted in UU No. 32/ 2004 about local autonomy. As a policy of large investment, KIS formulation provided by many stakeholder because erudition and experience limitedness of local government (Pemkab Simalungun) and legislative (DPRD Simalungun). This research tries to analyze development feasibility of KIS from financial and non-financial aspect. Furthermore, some strategies of policy will recommended based on identification opportunity and challenge that be faced by KIS in the future. The result of research from proper financial aspect was continued, but it very sensitive to change of price and total land that be marketed. From aspect non-financial, the result that see from side of market and marketing shows that KIS has many competitors. Than evaluation location as technically appointed less proper. From economy social side, development of KIS predicted has larger benefit from cost or capital that been used. Analysis from side of policies shows that local government and legislative role seen so dominant in policy formulation, while participation of other stakeholders like private sector, civil society and academician has low even not involved. Than the result of research also show that opportunity KIS is very vast, besides has supporting according to policies and the position of KIS is strategic as geographical, it has opportunity for expansion industrial too especially for oil palm commodity, where does domestic and international demand of palm oil always increase. Besides it, law about Capital Planting (UU Penanaman Modal) and regulation of minister of agriculture (Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007) has give opportunity for investor in embedded their capital. The challenge that be faced was government bureaucracy still to retard investment development, less of tool and infrastructure, low absorption of technology and last deficit budget. In thesis, the author implies that local government builds synergy with other stakeholders with involve private sector, civil society and academician. From financial aspect, local government can be build partnership with province government and central government or private consortium in the form of Build, Operated and Transferred (BOT).

Kata Kunci : Pembangunan Kawasan Industri,Studi Kelayakan, Kawasan Industri Simalungun (KIS), financial aspect, nonfinancial aspect, plantation