Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Minahasa

MASWONGGO, Vandi Vanda, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Tuntutan pelayanan publik yang berkualitas akhir-akhir ini memang telah menjadi isu yang krusial dan hangat diperbincangkan. Selama ini pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah identik dengan pelayanan yang berbelit-belit, lama waktu pemrosesannya serta tidak adanya kejelasan biaya pelayanan. Kondisi seperti ini kadang membuat masyarakat sebagai pengguna jasa layanan, enggan untuk berhubungan dengan birokrasi, termasuk didalamnya kalangan dunia usaha (investasi). Guna meningkatkan kualitas pelayanan serta dalam rangka menciptakan peluang di dunia usaha, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa meresponnya dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Pelayanan perizinan yang dahulu ditangani secara terpisah pada instansi-instansi teknis, diintegrasikan dalam satu unit kerja yakni UPTSA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses terbentuknya UPTSA Minahasa dan untuk mengetahui pelayanan perizinan di Minahasa setelah terbentuknya UPTSA. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi dan pengamatan di lapangan lokasi tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya UPTSA Minahasa terbentuk dengan baik dilatarbelakangi oleh visi-misi Pemda Minahasa, komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas guna menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Minahasa. Pembentukannya mendapat dukungan dari DPRD Minahasa dan instansi teknis lain. Namun dalam hal ketersediaan anggaran, alokasi anggaran bagi UPTSA masih minim dan belum sepenuhnya teranggarkan dalam APBD Minahasa, hanya bersumber dari pos anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa. Adapun pelayanan perizinan setelah terbentuknya UPTSA, dalam hal kesederhanaan prosedur, waktu pelayanan dan biaya pelayanan, mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagai saran yang dapat diberikan yakni agar mengalokasikan dana bagi UPTSA secara khusus dalam APBD, status kelembagaannya ditingkatkan menjadi Dinas atau Kantor, wewenang penandatanganan surat izin diberikan juga kepada Kepala UPTSA.

Recently, the demand for quality public service becomes crusial enthuasiastically discussed issue. It as assumed that the public service is delivered by government using a long and winding and also time consuming bureaucratic procedure in addition to the lack of the clarity in the expense necessery for the people to make. Such a condition becomes the causal factor of the hesitant of the people as the users of the service to get in contact with the bureaucracy, especially those in the business world concerning with investment. The Local Government of Minahasa District responds the situation by establishing one-roof integrated service (UPTSA) to improve the quality of the public service. The lincencing service that used to be processed separately by technical institution is now integrated into a working unit of UPTSA. The study aims at describing the establishing process of the UPTSA in Minahasa District and investigating the licencing service in the district after the establishment of the unit. It is of descriptive one with qualitative analysis. The data is collected using interview, documentation and in-field observation in the location of study. The result of study show that the UPTSA in Minahasa District has essentially been well-established with the mission dan the vision of the Local Government of Minahasa District, the commitment to deliver quality public service for the purpose of inviting the investors to make investment in the district. The establishment of the unit is supported by the local assembly (DPRD) of Minahasa and othes institution. However, the sufficiency of the budget and the allocation of the budget of the UPTSA is still minimum and has not been fully budgeted in the local budget of the distric of Minahasa, and received the allocation from the budgeting post of the local secretary of the district. Meanwhile, the licencing service after the establishment of the UPTSA is significantly improved in the terms of the simplicity of the procedure and the expence necessery for the users of the public service to make. The suggestion is here given that the allocation in the local budget for the UPTSA, the institutional status of the unit should be increased into the agency of the office whose authority in the licencing is also put in the hand of the head of the unit.

Kata Kunci : Pelayanan Publik,Perizinan,UPTSA, lincencing service, investment, public service procedure