Transparansi rekrutmen Pegawai negeri Sipil :: Studi pada Badan kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat

PRAMUHARDANA, Andri, Prof.Dr. Mifta Thoha

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pelaksanaan proses rekrutmen pegawai negeri sipil selama ini sering kali menimbulkan permasalahan baik berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan seleksi maupun pada proses pengumuman. Keadaan tersebut membuat masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan proses rekrutmen selama ini sarat dengan KKN dan tidak transparan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan proses rekrutmen pegawai negeri sipil dan faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi rekrutmen pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tahun 2005. Proses rekrutmen pegawai negeri sipil dimulai dengan perencanaan yang dilaksanakan melalui proses penyusunan dan penetapan formasi. Setelah diperoleh formasi yang dibutuhkan, maka dilakukanlah pengumuman seleksi yang diumumkan secara luas kepada masyarakat. Selanjutnya dilakukan proses pendaftaran dan seleksi administrasi. Setelah dilaksanakannya seleksi administrasi maka diperolehlah para pelamar yang dinyatakan berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu tes akademik. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan hasil tes akademik dan pengumuman hasil seleksi akademik. Dari masing-masing pelaksanaan tahap tersebut akan dilihat apakah transparan atau sebaliknya dengan memperhatikan beberapa indikator yaitu keterbukaan penyelenggaraan proeses rekrutmen, pemahaman terhadap peraturan dan prosedur dalam proses rekrutmen, ketersediaan informasi oleh panitia pelaksana, kemudahan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan proses rekrutmen, serta tersedianya mekanisme pengaduan bagi para pelamar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan data sekunder. Sedangkan yang menjadi lokasi peneitian adalah organisasi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan proses rekrutmen masih kurang transparan, dan hal ini disebabkan karena; 1. Keterbukaan pelaksanaan proses rekrutmen masih belum terlaksana, seperti penyusunan formasi yang belum melibatkan unit kerja secara menyeluruh mulai dari proses penyusunan dan penetapannya; 2. Ketersediaan informasi masih sangat minim, seperti pada proses pengumuman seleksi yang tidak menyebutkan keharusan para pelamar dari tenaga honorer untuk melamar pada formasi lowong yang telah disediakan; 3. Masih sulitnya pelamar dalam mengakses informasi yang dibutuhkan; 4. Kurangnya sumber daya aparatur yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pemahaman terhadap prosedur yang berlaku masih rendah; 5. belum tersedianya mekanisme pengaduan bagi para pelamar. Sehingga untuk dapat mewujudkan pelaksanaan proses rekrutmen yang transparan dimasa mendatang, maka BKD Propinsi harus memperhatikan beberapa hal yaitu : 1. BKD harus menyediakan sistem pelayanan satu pintu, sehingga pelayanan dan ketersediaan informasi bagi para pelamar dapat terakomodir secara maksimal; 2. BKD harus lebih memperhatikan masalah pengembangan SDM yang dimiliki, sehingga kemampuan yang dimiliki dapat ditingkatkan; 3. Dalam melakukan pengumuman hasil seleksi, BKD juga harus mencantumkan nilai dan kunci jawaban dari masing-masing tahapan seleksi selain mencantumkan nama, nomor dan formasi yang dilamar peserta; 4. Dalam mengalokasikan anggaran, hendaknya BKD Propinsi Sumatera Barat dapat melakukan pembagian yang sesuai dengan proporsi, sehingga seluruh rangkaian proses rekrutmen dapat berjalan dengan baik, objektif dan transparan.

The process of civil servant recruitment often causes problems due to the planning process, selection process and the announcement. The condition creates bad images that the civil servant recruitment is full with corruption and nepotism and also in-transparent. Based on the issue above, the aim of this research is to analyze the process of civil servant recruitment and the factors that influence the civil servant recruitment transparency in West Sumatra government. The process of civil servant recruitment begins with planning that held through formation compositing and deciding. When the formation needed is decided, the job vacancy is released openly. Then administrative selection is held. Through administrative selection the selected applicant are chosen to join the academic test. The next step is the assessment of academic test and the announcement of the result. From the steps above will be seen whether the recruitment process is transparent or not. The transparency or in-transparency can bee analyzed through some indicators such as the understanding of the rules and the procedure of the recruitment process, well provided information, accessible recruitment process Information, and the providing of complaint mechanism. The research uses qualitative research method with descriptive approach. The primary data is collected trough observation and interview. While secondary data is taken from library research. The research location is BKD of west Sumatra province. The research result shows that recruitment process is not transparent enough and it is caused by 1. The in transparency of recruitment process such as the application composition is not well maintained yet. 2. The information of job vacancy is not enough such as job vacancy does not require the applicant to mention which position they want to apply; 3. The information is difficult to be accessed by the applicants; 4. The lack of the maintenance ability of staff so that the understanding of procedure is low. 5. Complaint mechanism for the applicant is not available. In order to hold transparent civil servant recruitment in the future, BKD has to underline few things, those are 1. Providing one door system, so that the information and the service will be well maintained. 2. Developing the human resources in order maximizing officers’ ability and skill. 3. When announcing the recruitment result, the applicant’s grade and the answers of academic test have to be mentioned also. 4. Due to budgetary planning, it has to be proportional and fair so that each of recruitment steps can be well maintained, objective and transparent.

Kata Kunci : Manajemen Sumberdaya Manusia,Rekrutmen PNS,Transparansi