Analisis struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tebo

FAJRIANI, Nani, Prof.Dr. Muhadjir Darwin

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa berbagai perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah. Salah satunya adalah dalam hal penyusunan struktur organisasi perangkat daerah yang sebelumnya diatur oleh pemerintah pusat saat ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaan penyusunan organisasi perangkat daerah tersebut mengalami berbagai masalah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis struktur organisasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Tebo. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (fact finding). Sedangkan didalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa struktur organisasi yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tebo belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pelayanan yang belum dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, seperti uji kelayakan kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan. Selain itu masih banyaknya tumpah tindih kewenangan pada beberapa dinas dan hal ini menyebabkan terjadinya overlapping pekerjaan. Sedangkan bila dilihat susunan struktur organisasi yang telah ada saat ini dikaitkan dengan visi dan misi daerah ternyata hanya 13,43% dari total APBD Kabupaten Tebo yang dialokasikan untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Selain itu dari struktur organisasi yang dibuat belum sepenuhnya menampung semua visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Tebo dalam upaya mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disusun. Kendala utama yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Tebo saat ini adalah jumlah pegawai yang masih kurang, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, hal ini disebabkan karena dana untuk pendidikan bagi pegawai yang sangat terbatas. Akibat dari kurangnya jumlah pegawai, menyebabkan masih banyak jabatan-jabatan fungsional yang masih kosong baik untuk eselon IV, III dan eselon II. Saran yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah didalam penyusunan sturktur organisasi hendaknya benar-benar dilakukan kajian tentang karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah sehingga organisasi yang dibentuk tersebut akan mampu mewujudkan tujuan dari penyusunan organisasi yaitu untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pencapaian tujuan suatu organisasi, mempertegas kembali tupoksi tiap-tiap unit organisasi agar masing-masing unit organisasi dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya, penambahan jumlah pegawai dan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi baik dari segi jumlah maupun keahliannya.

Autonomy implementation has brought many changes in the governmental system of regional scale. One of them is arrangement of organizational structure for regional officers which previously arranged by central government but recently it is become responsibility of regional government. In the implementation of organizational arrangement for regional officers, however, there were problems emerged. Thus, this study purposed to analyze organizational structure arranged by the government of Tebo Regency. The method used in this study is qualitatively descriptive method. This method is used to describe conditions of the subject/object in the study based on facts founded or the real situation (fact finding). In other hand, the data collecting is practiced using observational techniques, interview, and documentation. The result suggests that organizational structure arranged by the government of Tebo Regency is not wholly accordance with needs and demands of the region. This can be seen from condition that there are services which still can not held yet by the government of Tebo Regency, such as standardization test and tax payment for vehicles. Besides that, there are still many collisions of authority in several divisions thus create an overlapping of job. On the other hand, if it seen from the arrangement of organizational structure existed, this condition was related with the regional vision and mission which actually only 13,43% from the total allocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets of Tebo Regency to realize the vision and mission. Besides that, organizational structure existing is not completely includes regional vision and mission appointed before. This shows that there is still low commitment from government of Tebo Regency in realizing the vision and mission. The main obstacle faced by government of Tebo Regency nowadays is the less numbers of officer, both from quality and quantity. From quality scope, this caused by the budget limitation on education for officers. Related to the less number of officers, there are many non-functional positions such echelon IV, III and II. The suggestions offered in this study are; in the arrangement of organizational structure there will be needed a review on regional characteristics, potentials, and necessaries thus the organization founded able to realize the it’s objectives, i.e. realizing effectiveness and efficiency on target achievement of the organization, re-establish the tupoksi of each organizational units thus they can maximally perform their jobs, adds the number of officer and employment of officers based on organizational necessaries both in quantity and quality.

Kata Kunci : Struktur Organisasi Pemerintah Daerah,Visi dan Misi