Implementasi kebijakan tunjangan daerah :: Kajian tentang formulasi hingga implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.49 Tahun 2006 terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat berdasarkan keberhasilan sebelumnya di Kabupaten Solok

YOSEPIAL, Dicky, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Tunjangan Daerah (Kajian tentang Formulasi hingga Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2006 Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Keberhasilan Sebelumnya di Kabupaten Solok) ini dimaksudkan untuk mengetahui manajerial birokrasi yang dilakukan oleh gubernur terhadap jajarannya dan tingkat perubahan yang diinginkan di lingkungan Propinsi Sumatera Barat dengan pemberian insentif Tunjangan Daerah melalui pengimplementasian Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2006 sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan program pembangunan dan pelayanan publik yang akan dilaksanakan oleh 12 (dua belas) bupati dan 7 (tujuh) walikota di wilayah yang dipimpin oleh Gubernur Gamawan Fauzi. Fokus permasalahannya terletak pada kinerja yang dihasilkan oleh jajarannya untuk menghasilkan dan memacu program pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Ada dua pertanyaan sebagai masalah penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini, yaitu : (1) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan tunjangan daerah dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan (implementor) birokrasi Propinsi Sumatera Barat? Dan (2) faktorfaktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tunjangan daerah pada birokrasi Propinsi Sumatera Barat? Berdasarkan UU Nomor 32 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 dimungkinkan bagi kepala daerah untuk melakukan reformasi birokrasi di wilayahnya dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab terhadap peningkatan kinerja aparaturnya dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, dengan kewenangan diskresinya (keleluasaan politis) dimungkinkan untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan daerah guna membiayai insentif aparaturnya dengan pemberian tunjangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Reputasi keberhasilan Gamawan Fauzi dalam membangun, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki pelayanan publik di Kabupaten Solok kembali diujicobakan di Propinsi Sumatera Barat. Identifikasi variabelnya banyak dilandasi oleh konsep implementasi distributif antara lain yang bersumber dari teori Grindle (1980) dan beberapa tokoh implementor Atas-Bawah. Tipe Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penentuan sumber data secara non random (sengaja/bertujuan) pada lokus birokrasi selaku implementor yang secara struktural dilakukan dengan teknik “bola salju” (dari informan hingga responden tujuan) untuk mendapatkan data primer dan sekunder berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditentukan, sehingga data yang telah diperoleh selanjutnya diverifikasi dan disesuaikan dengan hasil pengamatan, wawancara dan catatan enumerator, selanjutnya dianalisa melalui interpretasi (dasar teoritis dan empirik) serta dikaitkan dengan kecenderungan fenomena yang muncul antar variabelnya (diseminasi). Dari hasil analisa disimpulkan : (1) ada beberapa tahapan kebijakan (sebagai prosedur formal) yang harus dilalui oleh Gubernur Gamawan Fauzi beserta jajarannya sebelum insentif Tunjangan Daerah diimplementasikan; (2) proses tawarmenawar tim anggaran eksekutif dan legislatif untuk penetapan standar dan pelaksanaan insentif Tunjangan Daerah berlangsung panjang dan “alot ” ; (3) insentif Tunjangan Daerah tidak mempengaruhi budaya birokrasi di Propinsi Sumatera Barat; (4) Tingkat kepatuhan (ketaatan) para implementor lebih dipengaruhi oleh faktor kemampuan manajerial politis Gubernur; (5) hasil absensi para PNS dan PTT tidak menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerjanya, yang terjadi hanya peningkatan secara kuantitas; (6) minimnya sarana untuk sistem informatika manajemen-keuangan dan beban kerja akuntabilitas serta kemampuan implementor menyebabkan terlambatnya pendistribusian insentif Tunjangan Daerah yang dit erima oleh lebih dari 10 ribu PNS dan PTT di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

This research entitled The Implementation of Regional Allowance Policy (An investigation about formulation until implementation of regulation policy of Governor for West Sumatera Number 49, year 2006 towards the Improvement of Civil Servant’s and Unpermanent Civil Servant’s Performance in the Government area of West Sumatera Province based on previous success in Solok Regency) is purposed to understand the bureaucracy managerial performed by the Governor to his officials and alteration level meaned in the area of West Sumatera Province by giving Regional Allowance incentive through implementing Governor regulation number 49 year, 2006 as a motivation to a further increase in development program and public services that is being supposed to do by 12 regents and 7 mayors in territory led by Governor Gamawan Fauzi. The study focused on the performance resulted by his officials to produce and push development program and public services needed by community. There are two questions behave as the study problems of which will be answered through this research, those are : (1) How the performance of Regional Allowance policy implementation is executed by those executors (implementors) of bureaucracy policy in West Sumatera Province? And (2) What factors affecting the implementation success of regional allowance policy for Government Bureaucracy of West Sumatera Province? Based on Regulation number 32 and number 33 year 2004, it is possible for District Head to execute bureaucracy reformation in his own territory with a wider, more tangible and more responsible in authority towards the improvement of his apparatus’ performance in public services and the improvement of his community’s prosperity, through his discreet authority (political freedom) it is enabled for him to optimalize regional funding resources in order to finance the apparatus incentives by giving regional allowance as ruled in Regulation of Secretary of the Interior number 13 year 2006 about Regional Financial Management Guidelines. Gamawan’s success reputation to develop, increase community’s prosperity, and reform public services in Solok Regency is once again tested in West Sumatera Province. Its variables identification is much based on distributive implementation concepts, among them is based on Grindle’s theory (1980) and some other Top-Bottom implementors. This research type uses qualitative approach with data source determining technique non randomly (intended/purposed) on bureaucracy locus as implementor that in structural is committed with ”snow ball” technique (from the informan down to object respondents) to get primary and secondary data that are based on previously determined variables and indicators, hence the collected data is hereafter verified and adjusted with the results from observation, interview and enumerator notes, and furthermore is analized through interpretation (theoritical and empirical basis) and also got related to the tendency of arising phenomena between the variables (dissemination). From analitical results concluded that : (1) there are some stages in policy (as formal procedures) that must be passed through by Governor Gamawan Fauzi and his officials before Regional Allowance incentive is being implemented; (2) bargaining process between the executive and legislative team goes on a long and “hard” way; (3) Regional Allowance incentive not able to affect bureaucracy culture in West Sumatera Province; (4) the implementors’ Loyalty level is more affected by the factor of political managerial ability of the governor; (5) the absentcy record result of those civil servant (PNS) and unpermanent civil servant (PTT) does not show the appearance of an improvement in their performance quality, the only happened were just an improvement in quantity; (6) a minimum availability of means for management-financial information system and accountability work load as well as implementor’s ability results a delay in distribution of Regional Allowance incentive that used to be accepted by more than 10,000 civil servants (PNS) and unpermanent civil servants (PTT) in the Government area of West Sumatera Province.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah,Tunjangan Daerah,Kinerja PNS dan PTT, Formulation, Implementation, Incentive Allowance