Implementasi program pengembangan pariwisata

GADDAFI, Mohamad, Prof.Dr. Warsito Utomo

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pariwisata merupakan industri terbesar abad ini yang telah menjadi andalan dalam pembangunan ekonomi berbagai negara. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dihadapkan pada tantangan untuk menggali dan mengembangkan nilai ekonomis dari potensi pariwisata yang dimiliki, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tersebar di 12 kecamatan yang memiliki ciri khas berbeda dari segi pemunculan seni, budaya, jenis makanan, dan adat istiadat, serta keadaan alamnya yang sangat bervariasi dari dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pegunungan Menoreh, menjadikan pariwisata di Kabupaten Kulon Progo sangat menjanjikan dan berprospek cerah asalkan terdapat political will yang kuat dari pemerintah dan didukung penuh oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui program pengembangan pariwisata daerah yang tertuang dalam Perda No.3 tahun 2002 tentang Renstrada Tahun 2001–2005 bertujuan untuk mendorong terwujudnya pariwisata sebagai salah satu andalan yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata Kabupaten Kulon Progo belum dapat berbuat banyak untuk mengakselerasi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan hasil pariwisata persentasenya belum menunjukkan angka yang signifikan kontribusinya terhadap APBD. Pengelolaan obyek wisata yang demikian banyak, hanya sebagian kecil yang baru ditangani secara serius memiliki kelayakan dan sudah dipasarkan. Selebihnya sedang berkembang dan belum berkembang, bahkan terdapat beberapa obyek lain yang belum tersentuh. Penyusun tertarik untuk menelusuri lebih jauh mengenai kekurangberhasilan atau belum optimalnya pariwisata Kabupaten Kulon Progo, yang diukur dari penyelenggaraan obyek wisata dan atraksi wisata dengan variabel organisasi pelaksana, sumber daya pelaksana dan sikap pelaksana. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dilapangan dan wawancara dengan pejabat struktural/staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta pelaku/pengelola usaha di obyek wisata. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan-laporan dan referensi-referensi yang relevan, kemudian dilakukan penilaian, interpretasi dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kulon Progo belum mampu mewujudkan visi dan misi yang mengacu pada pengembangan seni budaya dan pariwisata, dengan sasaran melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah yang sesuai dengan Pancasila, serta mewujudkan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penyelenggaraan obyek wisata di Kabupaten Kulon Progo belum didukung pemasaran dan pencitraan yang baik. Penyelenggaraan atraksi wisata masih bersifat insidentil, tidak variatif dan pengelola kurang profesional. Struktur dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak seimbang dengan fungsi, tugas dan rentang kendali organisasi. Sumberdaya manusia dan anggaran dalam penyelenggaraan obyek wisata dan penyelenggaraan atraksi wisata yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 belum memadai untuk melaksanakan program pengembangan kepariwisataan. Pemahaman aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kulon Progo terhadap program pengembangan kepariwisataan sudah cukup memadai, salah satunya mewujudkan inisiatif untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program. Saran yang dapat disampaikan adalah perlu peningkatan kinerja, pemasaran dan menciptakan citra pelayanan yang baik bagi aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tingkatkan penyelenggaraan atraksi wisata agar lebih variatif dengan didukung pengelola yang profesional. Perlu restrukturisasi kelembagaan, profesionalitas SDM dan alokasi dana yang memadai untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Lebih meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat terhadap program pengembangan kepariwisataan.

A tourism is greatest industry in recently decade that have become main factor in economic development in various country. The Kulon Progo Government faced in challenging to explore and develop economic value from ownership tourism potency due to can increasing the society welfare. It is thought that by spreading in 12 sub district that have different characteristic include art, culture, kind of foods, attitude and variety natural resources that spread from down-land area until up-land area, particularly in Menoreh mountain range. It make Kulon Progo regency be proud and prospective regency as long as there is strong political will from government and supported by all society. Through tourism program that included in Perda No.3 Tahun 2002 about Renstrada 2001–2005, the Kulon Progo government aimed to support the implementation a tourism as one of main factor that suggested be able to create the society welfare. The Kulon Progo tourism is not yet to do more to accelerate the living and welfare society, instead the tourism sector is not significant implementation yet in APBD contribution. Furthermore the managing of tourism area just a little that has seriously handled, so the remainder it has been developing and developing yet, instead there are various object is not handed. The researcher interested to deeply explore about the less successful or optimum of the tourism in Kulon Progo Regency. The explore measured by tourism object development and tourism activity using organization, resources, and attitude variables. This research use descriptive method by case study approach. Primer data created by direct observation in field and interview in employee or staff in Kulon Progo government and tourism stakeholder. Besides it, the secondary data created by documented the supported reports, so the data be valuated and concluded. The results show that culture and tourism department is not create yet the perspective and mission that refer to developing art, culture and tourism. That can be seen that the government not maintain and develop yet the art and culture that appropriate with Pancasila, and create the developing the tourism to support the Yogyakarta Province as tourism aim area. The conclude is that developing tourism object in Kulon Progo not supported yet appropriate marketing and creating the image. The developing tourism activity still in incidental condition, not vary and less professional. The structure and job lay out the department is not balanced by the function, ordering and the organization role. The human resources and budgeting in developing the tourism object is not fulfilled yet to do the development program. In other side, the comprehension of government staff has enough sufficient that be determinated by initiative to involve the society in implementation program. The suggestion that given is needed the increasing of staff performance, marketing and create the good image for the department staff. So, needed to increase the developing tourism activity due to more vary and supported by professional developer. The other way are reorganize the institution, increasing the human resources and allocate the sufficient budget, more increasing the society participation and innovation in tourism developing program.

Kata Kunci : Program Pengembangan Pariwisata,Implementasi Kebijakan, Tourism developing program, policy implementation