Dinamika relasi aktor dalam "Memanfaatkan" TVRI Jogja sebagai ruang publik

SOEGIHARTI, Prof.Dr. Nasikun

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Fakta-fakta bahwa TVRI selama ini identik dengan alat propaganda pemerintah dan televisi swasta nasional memproduksi siaran lebih karena tuntutan liberasi dan selera pasar, menjadi trigger lahirnya lembaga penyiaran publik untuk melindungi publik dari efek negatif siaran dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Pasal 14 UU 32/2002 mengamanatkan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral, dan tidak komersial.. Namun, fakta bahwa sepanjang sejarah TVRI diposisikan sebagai alat propaganda pemerintah, menjadi kendala serius bagi TVRI ketika ditransformasikan menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Penelitian ini berusaha menjelaskan interaksi jaringan aktor dalam membangun ruang publik di TVRI Jogja melalui implementasi Kebijakan Penyiaran, menjelaskan klaim dan argumen pemihakan publik setiap aktor dan implikasi keduanya terhadap aktualisasi ruang publik di TVRI Jogja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada network di antara aktor. Karakter KPID sebagai representasi publik belum tumbuh. Dalam mengakomodir kepentingan dan kebutuhan publik, pemerintah daerah (pemkab/pemkot dan pemprov) masih menempatkan otoritas dan kewenangannya secara hierarkhis dan konservatif. Selain belum garang melakukan pressure kepada pemerintah daerah, DPRD Provinsi DIY juga belum sepenuhnya memposisikan diri sebagai supporting institution dalam penguatan ruang publik ketika KPID belum mampu mewujudkan karakternya. TVRI Jogja sendiri masih disibukkan dengan masalah-masalah internal sehingga proses transformasi ke TV Publik menjadi lamban. Publik dikondisikan untuk tidak menyadari bahwa sebagian ruang publiknya telah dijadikan hak prerogratif pemerintah dan sebagian lainnya telah diperjual belikan melalui mekanisme pasar. Klaim counter klaim setiap aktor dalam pengembangan ruang publik belum saling menguatkan. Ada pengabaian timbal balik dalam mengembangkan peran strategis TVRI Jogja sebagai TV publik. Kesepahaman dalam merumuskan format pembangunan ruang publik belum dicapai sehingga kepentingan publik belum banyak teraktualisasi dalam program acara. KPID menuding pemerintah daerah dan TVRI Jogja terlibat hegemoni sementara semua pihak menuding KPID kurang militan memperjuangkan kepentingan publik. DPRD menyatakan kewenangan di bidang penyiaran sepenuhnya telah dilimpahkan ke KPID. Pemerintah daerah mengklaim program kerja sama dengan TVRI Jogja merupakan bentuk pemenuhan kepentingan publik. Meskipun dituding belum merepresentasikan perspektif dan kepentingan publik, TVRI Jogja mengklaim telah menjalankan fungsinya dalam menerapkan fungsi-fungsi TV publik. Kondisi ini disebabkan Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Publik lebih mengatur hal-hal teknis dan administratif, belum memuat secara jelas dan rinci hakekat (sifat, tugas, fungsi, dan tujuan) penyiaran publik sehingga para aktor mempunyai kelonggaran untuk “membelokkan” tujuan kebijakan. Diperlukan pelibatan diri masing-masing aktor dalam bentuk networking. Ketika otoritas di bidang penyiaran belum diwujudkan secara benar oleh KPID, semestinya DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan kontrolnya dengan melakukan inisiasi, fasilitasi, membuat kebijakan lokal agar otoritas bisa diwujudkan. KPID sendiri seharusnya aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga penyiaran, gencar melakukan sosialisasi dan literasi media ke publik. Pemerintah daerah harus merubah perspektif dalam mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan publik. Perubahan ini harus mendapat pengawasan dan tekanan dari DPRD yang secara politis dan moral mempunyai kekuatan besar karena KPID belum menunjukkan karakternya. Segenap komponen TVRI Jogja harus segera memenuhi tuntutan transformasi citra dengan menyediakan ruang bagi wacana publik karena kenyataan menunjukkan belum banyak masalah dan kebutuhan publik yang diakomodir. Publik belum leluasa melibatkan dan dilibatkan dalam proses perencanaan, supervisi dan evaluasi program. Networking ini bisa diwujudkan melalui pembentukan forum multi stake holders untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan merumuskan solusi pemecahan sampai ke tindakan dan program yang riil. Untuk mengisi kekosongan pengaturan yang rinci dan jelas tentang sifat, fungsi, tugas, dan tujuan lembaga penyiaran publik, KPID DIY (bersama forum multi stakeholders) dapat secara cerdas membuat pedoman penyiaran lembaga penyiaran publik yang independen dan netral dalam konteks lokal untuk melayani kepentingan publik lokal.

The facts that TVRI has been so far identified with the government propaganda and that private television produced programs that oriented more to liberalization and market demands have triggered out the establishment of a public broadcasting institution to protect the public from the negative effects of broadcasted programs and for the fulfilment of public demand and interest. Section 14 of Regulation no. 32/2002 has delegated TVRI as an independent, neutral, and non-commercial Public Broadcasting Organization. However, the fact that historically TVRI has been in position as advocating the government propaganda has confronted it with serious obstacles in transforming itself to a Public Broadcasting Organisation. The study aimed at describing the networking interaction of actors in establishing the public sphere at TVRI Jogja through the implementation of Broadcasting Policies of Public Broadcasting Organization, explicating the public-oriented claims and arguments of individual actors and their implication to the actualization of public sphere at TVRI Jogja. The results of the study suggested that the network wasn’t existed between those actors involved in the implementation of the policy. KPID has not grown its characters as a public representative and, therefore, has not been capable of performing its duties and functions. In accommodating the public needs and interests the local government remain hierarchical and conservative in enforcing its authority. Not only has the provincial assembly less strongly put the pressure on local government, it also not fixedly positioned itself as the supporting institution in urging the establishment of public sphere when the KPID has not manifest its character. Beside the still-dysfunctional external components, TVRI Jogja itself still busy of internal affairs and, thus, impeding its transformation to a Public Television. Meanwhile, the public was not conditioned to realize that the government has partially transformed the public sphere into their prerogative and has commercialized the major part of it through the market mechanism. Claim vs. claim of individual actors in order to support the development of public sphere has not been conducted in synergic manner. There is a mutual ignorance in performing the strategic role of TVRI Jogja as a public television. Agreement has not been accomplished in the formulation of public sphere. While KPID regarded the local government and TVRI Jogja as performing hegemonic measures, many others regarded KPID as less aggressive in fighting for public interest. Provincial Assembly stated that the authority in broadcasting as been fully mandated to KPID. The local government claimed that collaborative program with TVRI Jogja is intended to accommodate the public interest. Regardless of being regarded as incapable of representing the public interest, TVRI Jogja claimed that it has already played its role in performing the functions of Public Television. My contribution to the resolution of this problem will be advocating those actors to involve in a networking. As the broadcasting authority fully mandated to KPID has not been appropriately implemented, it is imperative that the Provincial Assembly performed their controlling functions such as initiating, facilitating, and formulating local policies intended to fully perform the authority. KPID itself must be more aggressive in coordinating with the local government and broadcasting organizations, and in socializing and introducing the media to general public. The local government has to change its perspective in accommodating the public needs and interest. This change in perspective must be controlled by Provincial Assembly that has a great power both politically and morally, since the KPID has not fully performed its authority. All of the components of TVRI Jogja need also to immediately implement the transformation of its image. The networking might be found through the establishment of a multi-stakeholders forum to identify various problems and to formulate their solutions to the point of real actions and programs. Such a coalition was needed to functionalize all of the elements optimally in ttempt to revitalize the public domain.

Kata Kunci : Kebijakan Penyiaran,TVRI,Ruang Publik,Public Broadcasting Organization, TVRI Jogja, networking interaction of actors, public sphere