Penilaian kawasan pusaka Borobudur dalam kerangka perspektif multiatribut ekonomi lingkungan dan implikasinya terhadap kebijakan manajemen ekowisata

SOEROSO, Amiluhur, Promotor Prof.Dr. Shalihuddin Djalal Tandjung, M.Sc

2007 | Disertasi | S3 Ilmu Lingkungan

Hamparan saujana budaya Borobudur, sebagai barang publik, yang dikelilingi oleh gunung-gunung memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berbagai hal, disamping fungsi ekologi juga menyediakan fasilitas pariwisata. Dari saujana budaya Borobudur muncul nilai ekonomi dan budaya yang memberikan makna penting suatu tempat bagi manusia. Namun, sesudah restorasi dan dimasukkannya Candi Borobudur ke dalam daftar pusaka dunia pada tahun 1991, saujana budaya (bentang alam dan budayanya) menghadapi bermacam konflik vertikal dan horizontal karena pengelolaannya dilakukan oleh banyak otoritas. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu eksistensi situs dengan menurunkan kualitas saujana budaya kawasan Borobudur. Karena berhubungan dengan sumber daya lingkungan hidup yang langka maka perlu dilakukan penelitian komprehensif terhadap kawasan tersebut dengan fokus melakukan penilaian dengan perspektif yang luas dengan melibatkan berbagai atribut ekonomi lingkungan untuk mendukungnya. Penelitian ini bertujuan menetapkan ulang alokasi mintakat area yang dilestarikan di kawasan Borobudur; selanjutnya mengeksplorasi dan mengkuantifikasikannya secara moneter nilai manfaat saujana budayanya dengan kerangka perspektif multiatribut ekonomi lingkungan untuk mendukung upaya pelestariannya. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, (1) untuk melakukan pemintakatan digunakan penampalan peta-peta tematik dan kajian berbagai sumber yang relevan; kemudian (2) dengan menggunakan wisatawan dan bantuan kuesioner terstruktur dilakukan (a) penilaian manfaat ekonomi dengan (i) eksperimen pilihan, sebuah metode “preferensi yang dinyatakan” untuk mengetahui total ekonomi manfaat mintakat pelestarian; dan (ii) close-ended contingent valuation method (CVM) untuk mengukur nilai total kesediaan konsumen secara individu untuk melestarikan barang pusaka di bawah beberapa skenario pasar hipotetis serta (b) partisipasinya pada kegiatan ekowisata. Selanjutnya dinilai pula tingkat pemahaman masyarakat di Borobudur terhadap elemen biogeofisik, ekonomi dan sosial-budaya lingkungan hidup sembari menggunakan analisis faktor dan cluster untuk mengetahui dimensi yang terdapat pada setiap indikator. Kompilasi dari temuan itu menjadi masukan bagi analisis SPACE, Internal-Eksternal (IE) dan perangkat lunak expert choice untuk menetapkan kebijakan, strategi dan model manajemen pelestariannya. Hasilnya memberi indikasi bahwa: (1) alokasi mintakat pelestarian Borobudur perlu diubah dengan mengintegrasikan dan melindungi integritas saujana budayanya; (2) total manfaat ekonomi kawasan Borobudur berkisar antara Rp. 3,2 sampai 4,2 triliun rupiah atau 317,7 sampai 416,2 juta dollar Amerika Serikat, sehingga jika terjadi kesalahan dalam pembangunannya, masyarakat harus membayar ongkos yang tinggi; (3) pengelolaan kawasan Borobudur tidak efisien, efektif, integral dan holistik. Implikasinya, (1) (a) mintakat pelestarian Borobudur ditetapkan menjadi empat bagian yang diberi nama ekomuseum, malar, trubus dan rumbai, (b) perlu diterapkan manajemen ekowisata; (2) perlu edukasi terhadap pengguna tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan menempatkan masyarakat sebagai pusat pengelolaan; (3) model manajemen pelestarian yang holistik berdasarkan konsep topdown dan bottom-up dengan menggunakan Proses Hirarki Analitik (PHA). Dengan demikian, agar lingkungan hidup tetap lestari maka diperlukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan karena kelestarian Candi Borobudur akan tergantung padanya.

The cultural landscape tapestry of Borobudur, which stands as public goods in a center of fertile plains and encircled by a range of mountains gives many benefits to its surrounding societies in providing ecological functions as well as tourism facilities. Economic and cultural values of Borobudur cultural landscape have conferred important meanings in many aspects for those who live in its surrounding area. However, since the beginning of Borobudur restoration project and the acknowledgement of Borobudur Temple as the world's heritage in 1991, its cultural landscape (natural and cultural horizon) is constantly facing different kinds of conflicts caused by the involvement of many authorities in managing Borobudur area. This issue brings a serious concern on the risk of degrading quality of cultural landscape which affecting the future existence of Borobudur’s site. Ascribed to the scarcity nature of environmental resources, a comprehensive research on such area is required and should be conducted with focus on wide-perspective assessment by using various environmental economic attributes. This research aims to re-allocate the zoning of Borobudur conservation area and further explore and monetarily quantify the benefit of Borobudur cultural landscapes to support the conservation efforts using multi-attribute environmental economic perspective framework. Data were obtained from various sources;(1) zoning is conducted by using imposed thematic maps and study of pertinent sources, (2) sample visitors and structured questionnaire are chosen for (a) assessment of economic benefit using: (i) choice experiment, an “expressed preferences” method to assess the total economic benefit of conservation zone and (ii) close-ended contingent valuation method (CVM) to the consumer’s total willingness to conserve the heritage goods under hypothetical market scenario – and (b) the participation in ecotourism activities. The results indicate that: (1) the zoning allocation of Borobudur conservation area needs to be altered by consolidating and protecting the integrity of its cultural landscape; (2) the total economic benefit of Borobudur area is ranging from 3.2–4.2 trillion Rupiah or 317,77–416,25 million US Dollars. Consequently, the public loss, which is caused by poor development policy, will be very high in financial term; (3) Current Borobudur area management is inefficient, ineffective, unintegral and unholistic. Its implications: (1) (a) the zoning of Borobudur conservation is specified in four parts called ‘ekomuseum’ (ecomuseum), ‘malar’ (continues), ‘trubus’ (growth) and ‘rumbai’ (fringe), (b) ecotourism management needs to be properly applied, (2) the importance of heritage conservation should be communicated by means of educating the users and putting the surrounding society as the focal point in managing Borobudur area, (3) the holistic conservation management model is based on top-down and bottom-up concept by using Analytical Hierarchy Process (AHP). Hence, the survival of Borobudur’s site in the future will fully depend on its sustainable development policy.

Kata Kunci : Manajemen Ekowisata,Lingkungan Hidup,Kebijakan, Borobudur, cultural landscape, environmental economic, zoning, economic value, management, education, development, ecotourism