Peran politik perempuan di Parlemen Sumatera Selatan :: Pasca penerapan Affirmative Action pada Pemilu 2004

SARTIKA, Diana Dewi, Dr. Partini

2007 | Tesis | S2 Sosiologi

Hingga saat ini, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, baik di tingkat lokal, nasional maupun global, secara kuantitatif masih sangat minim. Di Indonesia, pasca pemilu 2004 lalu dengan kebijakan affirmative action, bermunculan figur-figur perempuan di parlemen, walaupun jumlahnya masih jauh dari target kuota yang ditetapkan, yaitu sebesar 30 persen. Oleh karena itu, menjadi anggota legislatif bagi seorang perempuan merupakan sebuah prestasi yang prestisius, di tengah budaya politik yang masih patriarki dan feodal tersebut. Hal ini pula yang melatarbelakangi peneliti untuk melihat peran politik perempuan ini, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, serta hambatan dan dorongan yang ada pada perempuan ini di parlemen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan dilakukan di DPRD Provinsi Sumsel, dengan informan sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran politik perempuan di parlemen Sumsel dengan jumlah yang masih minoritas dapat dikatakan masih minim. Terdapat beberapa anggota parlemen perempuan yang memang cukup menonjol secara kualitas, namun belum menyeluruh. Dengan demikian, hal ini tidak dapat dijadikan parameter bahwa peran perempuan di parlemen Sumsel sudah cukup baik. Masih minimnya peran politik perempuan di tingkat provinsi ini setidaknya menjadi parameter bagi peran perempuan di parlemen pada tingkat kabupaten/kota di Sumsel secara umum. Aspek yang dilihat dalam konteks peran perempuan ini, meliputi; pertama; peran perempuan di fraksi, komisi dan posisi strategis/struktural lainnya, kedua; kehadiran, rapat, usul, saran, bertanya,lobby dan demonstrasi, ketiga; posisi struktural dan peran politik, dan keempat; latar belakang politik. Selain masih minimnya peran perempuan di parlemen, para perempuan ini juga mengalami hambatan, baik itu yang berasal dari eksternal maupun internal. Hambatan eksternal berupa masih mengakarnya budaya patriarki dalam masyarakat Sumsel, dan sistem pemilihan yang tidak/kurang menguntungkan bagi perempuan, sedangkan hambatan internal berupa masih minimnya kualitas para perempuan ini dan beberapa aspek psikologis, seperti adanya sindrom takut terhadap kekuasaan, kurang PD dan lain-lain. Hal lainnya yang turut mewarnai hambatan perempuan di parlemen, adalah munculnya konflik peran yang terkait dengan tugas mereka di fraksi/komisi, panitia anggaran dan lain-lain serta dilema antara peran domestik versus peran publik. Namun demikian, dibalik semua hambatan berikut conflict of role yang dihadapi, terdapat aspek pendorong dari internal maupun eksternal bagi perempuan untuk tetap eksis di parlemen. Dorongan eksternal berupa kebijakan affirmative action, serta semakin meluasnya kesadaran akan konsep kesetaraan itu sendiri. Dorongan internal berasal dari karekteristik keperempuanan mereka yang telah tersosialisasi dari kecil, seperti pemelihara, teliti, penyabar, dan lain-lain. Aspek ini kemudian membawa warna tersendiri di tengah kerasnya dunia politik.

Until now, women’s representation on parliament, in local, national, even global area, is still less quantitatively. In Indonesia, after the general election 2004 with affirmative action policy, elected women’s figures in parliament, although the number are still far from target settled, that is 30 percent. Therefore, being legislative member to women is some prestigious achievement, in the middle of politic culture which still those patriarchy and feudal. This is the background of researcher to look women‘s political role in parliament, specifically in struggling women’s interest, also the obstacles and support which they have in parliament. This study was a qualitative research, and being held in Sumsel’s province parliament, with 15 informants. Data were collected by direct observed, in-depth interview and documentation, beside data were analyzed by data reduction, data display and then concluding. Analysis result in this study showed that women’s political role in Sumsel’s parliament with minority number could be said still less. There are several women in parliament who prominent in quality, but not totally good. Thus, this condition can not be parameter that women’s political role in province level is good now. But this fact, generally, at least become parameter to women‘s political role in regency level in Sumsel. Aspects that include in women’s political role in parliament, are; first; women’s role in fraction, committee, and strategic/structural position, etc, second; attendance, meeting, suggestion, advice, asking, lobby, and demonstrate, third; structural position and political role, and fourth; political background. Besides that, less of women’s political role in parliament, making some obstacles, either external or internal. External obstacles are the patriarchy culture that still strong, and the election system which not gaining for women, while internal obstacles are less of women’s quality and several psychological aspects, such as women still have unconfident feeling, plus syndrome of afraid with power, and etc. Other thing that also colored women’s obstacles in parliament, are the appearance of role’s conflict related to women’s duty in fraction/committee, budgeting committee, and etc, also dilemma between domestic versus public sphere. However, behind all of these obstacles and conflict of role that faced by these women, there are also supported aspect, either external or internal, for women to be exist and still survive in parliament. External support for these women is affirmative action policy itself, and the spread of equality awareness. Internal support came from their feminine characteristic, which have been socialized since they’re still kids, such as; keeper, careful, patient, and etc. This aspect then bring some different color in politics, that known as a dirty sphere.

Kata Kunci : Perempuan,Peran Politik,Sumatera Selatan, women’s political role, obstacles, and motivation.