Konflik pemilihan kepala daerah langsung dan implikasinya terhadap ketahanan politik :: STudi di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

SUPARMAN, Dr. H. Purwo Santoso, MA

2007 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Konflik pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah periode 2005-2010, terjadi antara DPRD dengan KPUD, di mana DPRD menolak semua tahapan pemilihan kepala daerah. Semua produk KPUD mulai dari penetapan 5 (lima) pasang calon Bupati dan Wakil Bupati hingga proses pemungutan suara di anggap cacat hukum. Akibatnya DPRD menolak mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode 2005- 2010 kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan. Permasalahan tersebut yang kemudian di angkat penulis untuk di teliti, yaitu dengan cara menganalisis secara lebih mendalam bagaimana proses pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Semarang periode 2005-2010, dan bagaimana implikasinya terhadap ketahanan politik setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, di mana keseluruhan temuan yang didapatkan di lapangan yang memiliki fokus terhadap topik penelitian diidentifikasi, diinterprestasi, dikualifikasi kemudian dideskripsikan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyelenggara, pengawas dan pemilih, dengan menggunakan teknik Snow Ball Sampling dengan key person: Ketua KPUD, Ketua Panwas, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan tokoh masyarakat. Sedangkan Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi, studi dokumentasi dan wawancara yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Semarang periode 2005-2010 tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, pangkal persoalan muncul dari personel KPUD yang tidak cukup independen, kredibel dan kapabel dalam menangani seluruh tahapan pemilihan kepala daerah langsung mulai dari tahap pendaftaran calon sampai dengan pelantikan, sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilihan kepala daerah menurun dan kerawanan politik meningkat, yakni memanasnya hubungan eksekutif dan legislatif. Memanasnya hubungan eksekutif dan legislatif, niscaya akan berimplikasi pada lemahnya kehidupan politik lokal yang pada gilirannya akan memperlemah ketahanan politik setempat sebagai pilar penyangga terciptanya ketahanan politik nasional pada khususnya dan ketahanan nasional pada umumnya.

The conflict of direct regional head election at Semarang Regency, Central Java Province for the period of 2005-2010, occurred between DPRD and KPUD in which DPRD refused all stages of the election. All KPUD’s products started from the appointment of 5 (five) pairs of Regent and Vice Regent Candidates until the voting process are not suitable with law. As a result, DPRD refused proposing those pairs of Regent and Vice Regent of Semarang for the period of 2005-2010 to Internal Affairs Minister via Governor of Central Java Province to be validated. These problems are the problem that will be discussed by the writer by deeply analyzing the process of direct regional head election at Semarang Regency for the period of 2005-2010, and how its implication to the local political resilience. The method used in this research was qualitative method with descriptive analysis technique, in which all obtained findings in the field having focus on the research topic were identified, interpreted, qualified and then described. The informants used in the research were the organizer, the supervisor and the voter by using Snow Ball Sampling technique with key persons were: The Chairman of KPUD, The Chairman of Supervisor Committee, The Chairman of DPRD, The Regional Secretary and The Public Figures. Meanwhile data collecting was performed by using literature study, observation, documentation study and depth interview. The result of the research indicates that the process of direct regional head election at Semarang Regency for the period of 2005-2010 did not run well as what people expect. The members of KPUD who are not independents, credibles and capables enough in handling all stages of direct regional head election started from the candidates registration until the inauguration cause the decline of society’s trust on the organizer of regional head election and there will be an increasing of political disturbance, namely a bad cooperation between executive and legislative. This bad cooperation may implies to the weakness of health and dynamic local political life that will also weaken local political resilience as the supporting pillar for national political resilience particularly and national resilience generally.

Kata Kunci : Ketahanan Politik,Konflik Pilkada, Democracy, Political Recruitment, Political Resilience