Implementasi Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam rangka memperluas akses layanan Wajardiknas 9 tahun :: Studi kasus di Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas

ASTUTI, Sujanti Tri, Drs. Bambang Purwoko, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Keberhasilan pemerintah merealisasikan wajib belajar 6 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia sejak tahun 1984 telah mendorong upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan pendidikan dasar menjadi wajib belajar 9 tahun, khususnya bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong kurang mampu. Kebijakan tidak populis dengan menaikkan harga BBM justru berdampak pada menurunnya terhambatnya upaya penuntasan program wajardikdas 9 tahun oleh karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Salah satu kebijakan yang ambil pemerintah untuk meringankan biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah adalah dengan meluncurkan program BOS kepada sekolah setingkat SD/MI dan SMP/MTs di seluruh Indonesia sejak bulan Juli 2005. Dengan dasar argumentasi tersebut, studi ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian, yaitu “bagaimana implementasi kebijakan program BOS dalam rangka memperluas layanan akses pendidikan dasar 9 tahun?” Studi ini dilakukan di Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik kualitatif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program BOS yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Kecamatan Banyumas, khususnya di sekolahsekolah yang menjadi objek penelitian ini telah dijalankan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis yang dikeluarkan pemerintah. Namun, dalam penerapannya ternyata sekolah-sekolah tersebut menghadapi berbagai kendala baik dari segi isi maupun konteks kebijakan program BOS. Dari segi isi, beberapa aturan dalam juklak dan juknis BOS bagi sekolah-sekolah dirasakan cukup memberatkan, seperti pelaporan BOS yang rumit dan alokasi dana yang terbatas ditambah lagi dengan adanya pemberlakuan pajak 15%. Harapan sekolah dan masyarakat dengan adanya BOS dapat mengurangi berbagai jenis iuran yang selama ini memberatkan orang tua murid justru tidak seutuhnya dapat ditutupi oleh adanya dana BOS. Dari segi konteks, sekolah-sekolah dihadapkan pada problema keterlibatan stakeholder, khususnya komite sekolah dan partisipasi orang tua murid dalam rangka mendukung program BOS sebagai upaya menuntaskan wajardikdas 9 tahun. Keberadaan komite sekolah dalam struktur pelaksana BOS tidak ditentukan secara jelas, sementara dalam UU 20/2003 tentang Sisdikas keberadaan komite sekolah sangat determinan. Dari sisi masyarakat, adanya dana BOS seolah-olah orang tua tidak lagi memberikan perhatian terhadap perkembangan dan pengembangan sekolah misalnya untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah, padahal dana BOS peruntukannya sangat jelas dan dengan dana yang terbatas. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan perlu adanya perubahan mendasar dan terstruktur terhadap juklak dan juknis program BOS, sehingga ide dasar program BOS untuk meringankan beban sekolah dan orang tua murid dalam rangka peningkatan akses wajardikdas 9 tahun tidak berbuah dilema, baik bagi sekolah itu sendiri, keluarga yang tidak mampu, maupun murid itu sendiri. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi dalam mensosialisasikan kebijakan program BOS kepada seluruh stakeholders agar tidak terjadi mis-understanding dan mis-communication dalam rangka implementasinya.

The government successful in releasing 6 years compulsory education. for everyone in Indonesia since 1984 have encouraged the government attempt to enhancement education service become 9 years compulsory education. especially for society that economically early poor. The improperly policy by the increasing of refined fuel oil has effected to the decreasing in releasing 9 years compulsory education do to the poor society more difficult to fulfill the tuition fee. One of policy that given by government to solve the problem is produce BOS Program to SD/MI school and SMP/MTS school. The program started since July 2005. According that, this research study about the implementation the BOS program to enhancement 9 years compulsory education access service. This research was conducted in Banyumas Subdistrict, Banyumas Regency. The method that used are qualitative and descriptive. The collecting data conducted by interview method, observation, and documentation. Where as the data analysis was conducted by qualitative and inductive method. The result show that the BOS program that conducted in Banyumas schools, especially for the sample has been conducted base on the guide that government released. But, the implementation has faced various problem both content and context the policy. From the content side, a few role subject in implementation guide (juklak) and technical guide (juknis) are too hard, for example BOS reporting are complicated and the limited budget, and the tax by 15%. The program that wished could cover the education operational cost is not released. From context side, the schools were faced involving of stakeholders, especially school committee. The existence of school committee in the Juklak not really exists, so that make a new problem, besides that The UU 20/2003 about Sestinas show that the role is very prominent. From society side, the BOS existence makes the parent do not participate to increasing the school tool and infrastructure, whereas the budget is for tuition fee and the budget is limited. By that, this research recommended the necessary of based and structured changing to juklak and juknis BOS program, so the program be effective, Useful for the school, poor society and student instead. Beside that, government should increase the transparence and socialize the BOS program to all stakeholders for release the misunderstanding and miscommunication.

Kata Kunci : implementasi, BOS, isi, lingkungan, wajardikdas, implementation, BOS Program, contents, context