Pergulatan dalam proses pelembagaan Partai olitik di tingkat lokal :: Studi kasus pada Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi antara tahun 1998-2004

SUBHAN, Ahmad, Amalinda Savirani, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Di tengah arus demokratisasi di Indonesia, ternyata partai politik mengalami krisis kepercayaan seperti telah ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Imbas dari ketidakpercayaan tersebut adalah tingginya angka golput dan electoral volatility (perubahan suara). Hal ini dapat dilihat pada fenomena penurunan perolehan suara partai politik besar hasil Pemilu 1999 pada Pemilu 2004, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN). Akan tetapi ada fenomena yang menarik di tingkat lokal. Di Jambi, PAN malah mengalami peningkatan suara yang signifikan pada Pemilu 2004 dibandingkan Pemilu 1999. Fenomena lejitan lokal dalam kemerosotan nasional ini memunculkan pertanyaan penting yakni apakah partai ini memang sudah melembaga di level lokal Jambi?, ataukah justru masih jauh dari yang namanya melembaga karena dinaungi sederet problematika seperti ketergantungan dan ketidakmandirian. Studi ini menggunakan pendekatan pelembagaan (new institutionalism approach) yang memandang PAN Jambi sebagai suatu lembaga yang di dalamnya terdapat struktur tersendiri dan sekumpulan aktor. Struktur institusi bersifat objektif dan memproduksi tindakan aktor, namun pada fase selanjutnya juga dipengaruhi atau diproduksi oleh tindakan aktor (struktur subyektif). Oleh karena itu, riset kualitatif ini bersifat eksploratif dengan menggunakan metode studi kasus (case study) agar mampu memperoleh jawaban yang komprehensif. Dengan penggunaan kerangka Siklus Morpogenetik (Archer, 1996) untuk melihat pelembagaan PAN di Jambi, ditemukan beberapa fenomena pada tiap tahapan. Pada tahap pengkondisian struktur, terlihat adanya peluang besar bagi PAN Jambi untuk melembaga. Seperti misalnya, potensi pengaruh Muhammadiyah yang berusaha dilenturkan, penggunaan media massa sebagai alat konsolidasi, dan semangat egaliter para aktivis. Pada fase ini, lembaga PAN Jambi lebih kuat daripada aktor, ditandai oleh belum adanya dominasi aktor hingga era pasca Pemilu 1999. Selanjutnya, pada tahap interaksi sosial yang dilihat dari sisi eksternal dan internal, terlihat adanya kontestasi antara Zulkifli Nurdin (ZN), sang ketua, dengan PAN Jambi sebagai suatu institusi. ZN mampu memanfaatkan jabatan Gubernur untuk mendekatkan diri ke masyarakat dengan membawa simbol kepribadian, yakni simbol ekonomi dan simbol altruistik. Selain itu, di dalam tubuh PAN Jambi telah terbentuk pola patron-client yang menempatkan Zulkifli sebagai patron dan kader atau anggota lain sebagai client. Aktor mulai menguat dalam interaksi sosial yang berlangsung. Terakhir, pada tahap elaborasi struktur telah terjadi perubahan struktur institusi PAN Jambi sebagai hasil dari interaksi sosial yang telah berlangsung. Menguatnya figur Zulkifli Nurdin telah melahirkan dependensi figuritas dan personalisasi yang sangat serius. Personalisasi pada dasarnya sangat bertolak belakang dengan konsep pelembagaan. Dengan demikian, ide-ide pelembagaan partai politik menjadi sangat problematis dalam konteks minimnya sumber daya kapital partai yang bersangkutan. Pelembagaan hampir tidak mungkin bisa berlangsung dalam partai politik, kecuali pengembangan basis material yang kuat dan mandiri menjadi salah satu syarat utama.

In the middle of democratization era in Indonesia, political parties experience crisis of trust like as shown by some researches. The effect of that is the higher number of golongan putih (a group of people that commit not to vote in election) and electoral volatility. The decreasing votes of big political parties in the general election 1999 and 2004 show that condition, including PAN (the National Mandate Party) that nationally lost 225.632 votes. Nevertheless, in local level, there is an interesting phenomenon. In Jambi, for example, PAN experiences the increasing votes significantly in general election 2004 than in 1999. This local increasing phenomenon in the national decreasing one issue an important question whether this party have institutionalized in Jambi or still far from it since still have existed some problems such as dependency. This study uses a new institutional approach that views PAN Jambi as an institution that consists of a particular structure and group of actors. The institutional structure is objective and able to produce the actors’ actions, but in the next phase, the actors’ actions also influence the structure (the subjective one). Therefore, this qualitative research is explorative one by using a case study in order to find a comprehensive answer. By using a Morphogenetic Cycle frame (Archer, 1996) to see institutionalization of PAN in Jambi, this study finds some phenomena in each phase. In structural conditioning phase, there is a great chance for PAN Jambi to institutionalize. Some signs show the chance, such as potency of Muhammadiyah impact that is more flexible, mass media as means of consolidation, and egalitarian spirit of the activists. In this phase, PAN Jambi as an institution is stronger than the actors’ actions. Until after general election 1999, there is not actor dominance. In social interaction phase, as seen from internal and external side, there is a contestation between Zulkifli Nurdin (ZN), the leader, and PAN Jambi as the institution. ZN can use his position as a governor to keep himself in touch with the society by using personality symbol, economic and altruistic one. Furthermore, in PAN Jambi itself, there have been constructed patron-client pattern that positions ZN as patron and cadre or other members as client. The actors become stronger in social interaction. At last, in structural elaboration phase, there have been an institutional-structure change in PAN Jambi as the result of social interaction. The stronger ZN figure has created serious personalization and figurate-dependency. Personalization is opposite to institutionalization concept. Therefore, the idea of political party’s institutionalization is very problematic in the context of the minimum capital source. Without developing a stronger and independent material base as one of the major conditions, the institutionalization is almost impossible happens in political party.

Kata Kunci : Partai Politik,Pelembagaan,Patronase, political parties, institutionalization, patronage, personalization