Pergulatan elit politik lokal di masa transisi :: Studi konfigurasi elit politik dalam pemilihan Gubernur Kepala Daerah dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur 2003-2008

ROHI, Rudi, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Perubahan rezim kekuasaan dan sistem politik dari otoriter ke demokrasi membawa pergeseran penting pada bangunan politik Indonesia, di pusat dan juga daerah. Desentralisasi memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat, lokal maupun nasional untuk memperoleh ruang politik. Indikasi di atas dapat dilihat pada kontestasi perebutan kursi kepemimpinan lokal – provinsi dan kabupaten – yang terbuka bagi seluruh kekuatan politik. Implikasinya, konfigurasi elit politik lokal dimungkinkan mengalami perubahan menjadi lebih variatif dalam jumlah, basis dan latar belakang maupun derajat kekuasaannya. NTT (Nusa Tenggara Timur) sebagai salah satu lokus politik dalam NKRI (Republik Indonesia) tidak luput dari pergeseran tersebut. Keterbukaan ini perlu ditelaah lebih jauh untuk membuktikan terjadinya pergeseran konfigurasi elit politik lewat penelusuran pola konfigurasi elit politik lokal di masa transisi dengan mengambil kasus pemilihan Gubernur Kepala Daerah dan Wakilnya di NTT periode 2003- 2008. Studi ini menggunakan pendekatan elit dengan menggabungkan model analisis posisional, reputasional, dan desisional untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Pendekatan posisional dimanfaatkan sebagai pintu masuk ke dalam lingkaran elit lokal. Sedangkan pendekatan reputasional dan desisional digunakan untuk mengidentifikasi, mengkonfigurasi dan memastikan elit politik lokal yang sesungguhnya. Seluruhnya dikerangka dalam metode kualitatif yang bersifat eksploratif dalam suatu studi kasus. Menggunakan konsep elit dari Keller dan stratifikasi politik Putnam ditemukan telah terjadi pluralisasi elit politik lokal secara jumlah maupun derajat kekuasaannya dalam konteks ruang politik yang meluas. Runtuhnya korporatisme negara memperluas ruang politik yang menciptakan dinamisasi politik lokal. Hal ini kemudian mendorong terjadinya pluralisasi elit politik. Elit politik lokal selain birokrat dan militer, terdapat tokoh agama, akademisi, pengusaha, dan aktivis partai politik yang berkompetisi dalam proses penentuan kepemimpinan lokal NTT. Dalam interaksinya, elit politik lokal terporoskan pada elit-elit partai politik. Elit partai politik yang menjadi penentu suatu keputusan politik ini selain terdiri dari aktivis senior partai, juga terkonfigurasikan atas pensiunan birokrat senior dan purnawirawan militer angkatan darat (AD). Akhirnya, perluasan ruang politik dan pluralisasi elit politik lokal memang terjadi dan terbuka bagi seluruh komponen sosial politik masyarakat, namun dalam interaksinya menghasilkan konfigurasi elit politik yang tetap berlatar belakang negara.

The changing of authority regime and political system, from authoritarian to democracy, has carried important shifting in Indonesian’s political formation, either in central or regional one. Decentralization gives a sphere for all people, either in national or local level, to gain a political sphere. That indication implies in contestation of local leadership position—province and regency—that is open for all political powers. The implication is that the configuration of local-political-elite may change and more varied in numbers, base, background, and level of its power. NTT as one of political locus in Indonesia also experience the change. The openness needs to be analyzed more to prove the political-elite-configuration- shifting through investigating the configuration pattern of local-political-elites in transition time. To get comprehensive understanding, this study uses the election of governor and his assistant in NTT period 2003-2008 as a case study. This study uses elite approach by combining positional, reputational, and decisional analysis model. The positional approach becomes entry point to the circle of local elites. The reputational approach is important to identify, configurative, and fix the real local-political-elites. A qualitative method becomes an explorative framework in this case study. By using Keller’s elite concept and Putnam’s political stratification for Indonesian case, there is pluralism in local-political-elites, in either numbers or level of authority in the context of enlarging political sphere. The breakdown of state corporatism enlarges political sphere that creates local politics dynamics. The condition leads to the pluralism in political elites. Political elites, beside bureaucrat and military apparatus, also appear religious teachers, academicians, entrepreneurs, and political parties’ activists. All of them compete in decisional process of local leadership in NTT. In their interaction, they axe in political parties’ elites. They, as decision makers of political decision, do not only consist of senior parties’ activists, but also retirees of bureaucrats and armies. This study show that it is true the enlargement of political sphere and pluralism of local-political-elites open for all social components in the society, but in its interaction results configuration of political elites with state apparatus background (retirees).

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah,Elit Politik, political elites, enlargement of political sphere, pluralism, interaction, and configuration.