Peran Pemerintah Daerah dalam resolusi konflik atas pengelolaan sumber daya alam kawasan Taman Nasional Lore Lindu

DJILOY, Rudolf, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) merupakan salah satu kawasan konservasi alam yang ada di Sulawesi Tengah yang secara administratif berada di dua Kabupaten yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala yang merupakan upaya proteksi pemerintah bagi keanekaragaman hayati alamiah terhadap Mega-diversity. Namun kenyataannya, seringkali kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengenai koservasi alam berseberangan dengan kepentingan masyarakat yang bermuara pada munculnya konflik. Konflik muncul karena adanya benturan kepentingan dari masing – masing elemen yaitu pemerintah dan masyarakat. Disatu sisi taman nasional merupakan sarana untuk perlindungan lingkungan dengan keanekaragaman hayati didalamnya, di sisi lain masyarakat merasakan mendesaknya kebutuhan tanah bagi pertanian, perkebunan dan untuk perumahan. Perbedaan kepentingan tersebut melibatkan dan membutuhkan peran Pemerintah Daerah untuk menyelesaikannya, meskipun sebenarnya pengelolaan dan penguasaan kawasan TNLL merupakan hak pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut maka permasalahan yang muncul adalah bagaimanan peran yang telah dimainkan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan konflik Sumber Daya Alam kawasan Taman Nasional Lore Lindu? Terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik di TNLL dapat dianalisis dengan menggunakan teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf yaitu pertama melalui upaya konsiliasi yang dilaksanakan dan berdiskusi juga berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan. Kedua, bentuk mediasi yang sama kedua pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga di luar mereka. Ketiga, yaitu bentuk arbitasi yang artinya kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat legal sebagai jalan keluar dari konflik, dimana pihak ketiga sebagai arbiator. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa Munculnya konflik yang disebabkan oleh pendudukan lahan di Dongi – Dongi Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala dikarenkan kebutuhan masyarakat akan lahan atau keterbatasan lahan yang disebabkan oleh adanya ketimpangan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah sehubungan dengan penetapan tapal batas kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Adapun konflik yang muncul di kawasan TNLL adalah konflik yang terjadi antara pihak pengelola kawasan TNLL (BTNLL) dengan masyarakat lokal disekita kawasan TNLL. Peran dalam konsiliasi dilakukan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) dengan mengeluarkan beberapa opsi dalam upaya meredan dan membantu penyelesaikan konflik setelah sebelumnya dilakukan debat ataupun tuntutan secara terbuka dari berbagai pihak yang terkait dengan konflik tersebut. Peran dalam mediasi dilakukan oleh pemerintah dengan mengakomodir berbagai kepentingan yang ada dengan memposisikan diri sebagai mediator antara kepentingan masyarakat Dongi - Dongi yang ada di Kecamatan Palolo dengan pihak Pengelola TNLL. Peran sebagai arbiator dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Donggala dengan mengeluarkan beberapa opsi maupun strategi penyelesain konflik.

Lore Lindu National Park (LLNP) is one of the natural conservation areas in Central Sulawesi which administratively is located in two districts, Poso District and Donggala District. It is a goverment protectional effort to the natural world variety of the mega diversity. However, in reality the government’s decision of the natural conservation is not always in line with people’s needs. Consequently, it often creates conflicts. Conflicts appear because of the crash of needs of the government and the people. On one side, national park is an environmental protection tool for the natural world variety, on the other side, people needs land for farming, agriculture, and housing. The difference of needs requires the Regional Administration Government to get the solution, although in fact the management and authority of LLNP belongs to the Central Government’s rights. Due to those facts, a problem that appears is: How the Regional Administrative Goverment roles the conflict management of the natural resources of Lore Lindu National Park? The role of the regional administrative government on the conflict management of LLNP can be analized with two conflict resolutions by Dahrendorf. The first one is through conciliation effort by discussing and arguing to reach for agreement. The second one is a similar mediation form in which the two sides are agree to get some inputs from a third party off their sides. The third one is arbitration which means both sides agree to get a legal decision off the conflict, where the third party acts as an arbiter. The field research shows that the land inhabiting conflict in Dongi-Dongi, Kecamatan Palolo, Donggala District is caused by the people’s needs of land or the lack of land because of the decisional gap of the government of the border of Lore Lindu National Park. The conflict appears in LLNP area is the conflict between LLNP management with the local people surrounds LLNP. The role of conciliation is done by the Regional Administrative Government (Province and District) by giving some alternatives to suppress and help to clear the conflict regarding there are argumentations and open claims from some sides. The government performs the mediation role by accommodating various needs and act as a mediator between the Dongi-Dongi people’s needs in Kecamatan Palolo and LLNP management. The arbiter role is executed by the Regional administrative Government of Donggala District by issuing some alternatives or conflict resolution strategies.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Resolusi Konflik, Sumberdaya Alam