Politik kebijakan investasi asing di Indonesia (Pasca penerapan kebijakan desentralisasi) :: Studi kasus Provinsi DIY

ENDAH, Sri Kus, Dr. Siti Daulah Khoiriati, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Hubungan Internasional)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan antara pergeseran kewenangan dalam penanaman modal asing dari sentralisasi ke desentralisasi periode 1999-2003 dengan perkembangan realisasi PMA di Indonesia (Studi kasus Prop.DIY). Hipotesis yang diajukan: 1. Ada hubungan antara pergeseran kewenangan dalam urusan PMA terhadap peningkatan jumlah investasi dan jumlah calon investor yang mengajukan persetujuan (SP). 2. Ada hubungan antara pergeseran kewenangan dalam urusan PMA terhadap iklim investasi yang kompetitif dan diikuti dengan kesiapan daerah dalam penanganan perencanaan (PMA). Subjek penelitian adalah sejumlah data komulatif realisasi perkembangan investasi PMA di prop. DIY sampai dengan tahun 2003 dan kebijakan pemerintah dalam penanganan investasi asing antara lain UU No. 22/1999, UU No 37/1999, Kepmen Invest No 37/SK/1999 dan Kepmen Invest 38/SK/1999. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisa kualitatif dengan data lain yang dianggap relevan untuk pengembangan investasi asing yang dianggap relevan di Prop. DIY Hasil dari pada penelitian ini menunjukan ada hubungan yang signifikan antara pergeseran kewenangan dalam urusan PMA terhadap peningkatan investasi iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Pergeseran kewenangan dari sentralisasi ke desentralisasi dalam pemberian izin investasi menyebabkan adanya peningkatan aliran PMA.

The purpose of this research is to know and to prove the relationship between shifting authority in foreign capital investment from centralization toward decentralization during the period of 1999-2003 and the improvement of PMA realization in Indonesia (The Case study of DIY Province). This research forwards some hypothesis, those are: 1. There is a relation between shifting authority in PMA matters toward increasing investment interest and the number of investor candidates who forward agreement application. 2. There is a relation between shifting authority in PMA matters toward competitive investment and followed by the regional preparedness in handling PMA planning. The subject of this research is a number of cumulative data about the realization of improving PMA investment in DIY Province from 1999 up to 2003 and government policies in handling foreign investment; including Undangundang No. 22/1999 About Regional Autonomy, Undang-undang No. 37/1999, Undang-undang No. 24/2000, Kepmen Invest No. 37/SK1999 About Giving Authority of licensing, Facilitating and Permitting The Performance of Foreign Capital Investment to Governor of the Province, Kepmen Invest No. 38/SK/1999. This research is performed by quantitative methods, related to and analyzed with another putatively relevant data about the development of foreign investment in DIY Province. The result of the research shows that here is a significant relation between shifting authority in PMA matters toward the improvement of investment, increasing number of investor candidates, and conducive and competitive investment circumstances. The shifting authority from centralization toward decentralization in licensing investment c

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Investasi Asing, Desentralisasi, Shifting authority, PMA, improving foreign investment flow.