Birokrasi dan pelayanan publik bidang pendidikan :: Penelitian di Cakranegara, Nusa Tenggara Barat

YUSUF AR., M, Prof.Dr. Sunyoto Usman

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik bidang pendidikan dan faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pelayanan pendidikan di Kecamatan Cakranegara, Nusa Tenggara Barat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah mengapa birokrasi bidang pendidikan dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan Cakranegara masih lemah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di Kecamatan Cakranegera Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Institusi yang langsung dikenai penelitian adalah birokrasi di Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cakranegera, birokrasi di pemerintahan Kecamatan Cakranegara serta enam sekolah dari tingkat TK hingga SMP. Enam sekolah yang langsung dikenai penelitian adalah TK Seruni, TK Don Bosco, SDN 09, SDN 37, SMPN 5, dan SMPK Kesuma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pelayanan di bidang pendidikan di Kecamatan Cakranegara disebabkan oleh: pertama, kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang belum sesuai dengan kebijakan pendidikan berupa MBS (manajemen berbasis sekolah) dan KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan). Birokrasi penyelenggara pendidikan kurang memiliki akuntabilitas publik dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kinerja birokrasi penyelenggara pendidikan kurang berorientasi kepada masyarakat. Sedangkan birokrasi kecamatan hanya memiliki peran yang sangat terbatas sehingga kurang begitu berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan. Sebagai pengecualian, SMPK Kesuma dari Yayasan Insan Mandiri telah memiliki akuntabilitas, responsifitas, orientasi pada kualitas pelayanan dan efisiensi pelayanan yang relatif lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah lainnya. Kedua, budaya paternalistik dalam birokrasi penyelenggara pendidikan. Guru dan kepala sekolah menganggap pejabat di tingkat yang lebih tinggi sebagai orang yang seharusnya mengetahui dan memberikan solusi atas masalah pendidikan di sekolah. Komite sekolah menyerahkan sepenuhnya solusi masalah pendidikan kepada pihak sekolah yang dianggap lebih tahu daripada komite sekolah. Akibatnya, implementasi manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan hanya sebatas slogan sehingga pelayanan pendidikan di sekolah tidak jauh berbeda dengan sebelum ditetapkannya MBS sebagai model penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ketiga, peran stakeholders pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena guru dan kepala sekolah dipandang lebih tahu masalah pendidikan, maka komite sekolah menjadi kurang aktif. Guru dan kepala sekolah harus lebih aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan Cabang Dinas Pendidikan menjalankan peran sebatas pada fungsi koordinasi dan menfasilitasi sekolah.

The objective of the research is to know the performance of public services in education and the factors that cause the weakness of its services in Cakranegara, Nusa Tenggara Barat. The problem of the research is why the educational bureaucracy in Cakranegara is still very weak in term of giving public services. This research uses study case approach. The research is conducted in Cakranegara Mataram Nusa Tenggara Barat. The data is collected through observation, interviews, and documentation. The institutions involved in the research are the branch of education in Cakranegara sub-district (Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cakranegara), the local government, and six schools (from kindergarten level until senior high school). The six schools are TK Seruni, TK Don Bosco, SDN 09, SDN 37, SMPN 5, and SMPK Kesuma. The result of the research shows that the causes of the weakness of the educational services in Cakranegara are: firstly, the performance of the educational bureaucracy is not yet in line with the educational policies that are MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) and KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). The educational bureaucracy has less public accountability and less responsive toward the need of the communities. The same goes for the sub-district bureaucracy that only has limited role hence its existence less influence toward the educational services. However, SMPK Kesuma from Insan Mandiri Foundation makes a difference. They have accountability, they are responsive, they put the quality of services as priority, and their services’ efficiency is relatively better than the other schools. Secondly, the educational bureaucracy still maintains paternalistic culture. The teachers and headmasters view that the officials at the higher level should give solutions for the educational problems at schools. The school committee let full the responsibility for the problems rest with the schools because the committee view that the schools know the problems better than the committee. As a result, the implementation of MBS and KTSP is only a slogan hence the educational services at schools are not totally different with the ones before the MBS was issued as a model of conducting education at schools. Thirdly, the role of the educational stakeholders is less active. Since the school committee views that the teachers and headmasters know the problems of education better than the school committee, the school committee becomes less active. It is thought that the teachers and headmasters should be more active in conducting education, while the branch of education limits their role only as coordinator and facilitator for the schools.

Kata Kunci : Birokrasi,Layanan Publik,Pendidikan, Bureaucracy, Public Services, Education