Memantau dan menilai situasi farmasetika di Indonesia perbandingan instrumen WHO 1994 dan 2002

NURITA, Prasidayani, Dr. Sri Suryawati

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Manajemen dan Kebija

Latar belakang: Kualitas pelayanan di bidang farmasetika sangat beragam baik di dalam suatu negara, maupun dalam suatu institusi kesehatan di setiap negara. Pada tahun 1994 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengembangkan instrumen indikator untuk mengevaluasi implementasi kebijakan obat nasional. Pada tahun 2002 WHO-Department of Essential Drugs and Medicines Policy (EDM) mengembangkan indikator baru yang menyediakan informasi lebih mendalam terutama mengenai kualitas penggunaan obat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi indikator lama dan baru untuk memantau dan menilai situasi farmasetika di Indo nesia, serta membandingkan kedua instrumen indikator untuk mengetahui kelemahan dan keunggulannya. Metode: Penelitian ini dilakukan di 3 propinsi, yaitu Bengkulu, DIY dan NTB, yang melibatkan 31 Puskesmas, 20 rumah sakit pemerintah, 11 rumah sakit swasta, 33 apotek, 31 toko obat dan 3 Gudang Farmasi Kabupaten/Kota. Data yang dikumpulkan dengan 20 indikator baru WHO (2002) kemudian dibandingkan dengan data yang dikumpulkan dengan 8 indikator WHO (1994) dan 3 indikator tambahan yang termasuk dalam indikator lama. Hasil: Data dengan indikator lama terbagi menjadi komponen ketersediaan obat esensial, keterjangkauan pengobatan dan penggunaan obat rasional. Tingginya prosentase ketersediaan obat di Apotek ternyata tidak diikuti oleh penggunaan obat secara rasional yang ditunjukkan dengan rendahnya prosentase obat DOEN yang diresepkan (40%). Hal ini menggambarkan perilaku peresepan di sektor swasta. Biaya peresepan di sektor swasta, yaitu apotek (Rp 47.558) dan rumah sakit swasta (Rp 51.306) adalah 15 kali lebih tinggi dibandingkan dengan biaya peresepan di Puskesmas (Rp. 3.108). Temuan dengan indikator baru dikelompokkan atas komponen akses, kualitas dan penggunaan obat secara rasional. Keterjangkauan pengobatan di sektor publik (0,71%) lebih rendah dibandingkan sektor swasta (1,34%). Obat kadaluwarsa ditemukan di apotek sebesar 0,5%. Dalam hal peresepan yang tidak tepat, indikator baru memberikan informasi yang lebih mendalam misalnya, dalam menilai pengobatan ISPA, dapat diketahui pasien yang menerima antibiotik untuk ISPA non pneumonia sebesar 37,5%. Padahal menurut rekomendasi dari WHO, ISPA non pneumonia tidak memerlukan antibiotik. Kesimpulan: Indikator lama memberikan informasi lebih lengkap mengenai harga obat dan biaya pengobatan, sedangkan indikator baru memberikan informasi lebih lengkap untuk mengukur kualitas pengobatan ISPA dan diare pada anak. Penelitian ini dibiayai oleh WHO.

Background: It is widely known that the quality of pharmaceutical services may vary among countries, as well as among health care institutions within a country. In 1994, the World Health Organization (WHO) established an indicator-based instrument (WHO, 1994) to evaluate the implementation of a national drug policy. However, there was some criticism that the indicators did not provide enough detailed information, especially on the quality of medicine use. In 2002, the WHO Department of Essential Drugs and Medicines Policy (EDM) developed a new instrument. The objective of this study is to evaluate the original indicator (WHO, 1994) and evaluate new indicator-based instrument (WHO, 2002) in monitoring and assessing the pharmaceutical situation in Indonesia. Methods: A survey was conducted in three provinces (Bengkulu, Yogyakarta, and Nusa Tenggara Barat) covering 31 health centers, 20 public hospital, 11 private hospital, 33 private pharmacies, 31 private drug stores and 3 district pharmaceutical warehouses. Twenty indicators of the new instrument (WHO, 2002) were collected, and the data were compared to the data collected with 8 indicators and taken from the original instrument (WHO, 1994) 3 additional indicators to get information of generic drugs Results: The old indicators grouped into availability, affordability and rational use of drugs. Success in availability of key medicines in pharmacy (95%) was not followed by rational use of drugs. Percentage of precribed drugs which in the National Essential Drug List were only 40%. This finding reflected the prescribing behavior of private sector. The average prescription cost in the private sector i.e. pharmacy (Rp 47.558) and private hospital (Rp 51.306) were 15 times higher than Healthcenter (Rp 3.108) as a public sector. Results of the new indicators were grouped into accessibility, quality, and rational drug use. The affordabilty of treatment in public sector (0,71%) was lower than private sector (1,34%). Percentage of expired drugs were found in pharmacies (0,5%). In describing inappropriate prescribing the new instrument provided more details information. For example, in assessing treatment for acute respiratory infection (ARI)-non pneumonia, the data described inappropriate treatment for the percentage of patients prescribed with antibiotics was 37,5%. Whereas, the WHO treatment guideline for ARI recommended that non-pneumonia ARI do not need antibiotics. Conclusion: Old indicators offers more details information of drug prices and prescribing costs. The new indicators offers more details information on assessing the quality medicine use for the most prominent diseases (ARI and diarrhea) among children. This research was funded by WHO.

Kata Kunci : Kebijakan Obat Nasional,Farmasetika Indonesia,Instrumen WHO 1994 dan 2002, National Drug Policy, Indicator WHO 1994, Indicator WHO 2002