Peran Wali Nagari, PKK dan Donatur dalam pemeliharaan kesehatan :: Studi persiapan penerapan Desa Siaga di Sawahlunto / Sijunjung

DESNALITA, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar Belakang: Visi Departemen Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 331/Menkes/SK/V/2006, tanggal 11 Mei 2006 ”Masyarakat Mandiri Dalam Hidup Sehat” berimplikasi pada perubahan strategi untuk mencapai tujuan Indonesia sehat. Pencapaian Indonesia Sehat akan sangat bertumpu pada pencapaian Desa Sehat sebagai basisnya. Desa Sehat dapat diwujudkan secara cepat apabila desa-desa yang ada saat ini, dikembangkan terlebih dahulu menjadi Desa Siaga. Salah satu misi daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang sangat relevan dengan visi Departemen Kesehatan tersebut adalah ”Mewujudkan Nagari Impian”. Terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, kondisi derajat kesehatan yang masih rendah, dengan Angka Kematian Ibu 240 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi 23 per 1.000 kelahiran hidup, Umur Harapan Hidup 63,2 tahun mengakibatkan perlunya diberdayakan potensi lokal. Potensi lokal dimaksud ialah Wali Nagari, PKK dan donatur. Tujuan penelitian: Untuk melihat kesiapan penerapan desa siaga dengan cara mengetahui bagaimana peran Wali Nagari, PKK dan donatur dalam membangun kesiagaan di bidang kesehatan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus deskriptif untuk mengungkapkan peran stakeholders di Nagari dalam pemeliharaan kesehatan dalam rangka persiapan penerapan Desa Siaga. Sumber data adalah wawancara mendalam terhadap Wali Nagari dan perangkat Nagari 10 orang, kader PKK 10 orang dan donatur 15 orang. Analisa data dilakukan dengan pengkodean, penilaian, tabulasi dan diinterpretasi. Hasil: Peran Wali Nagari dalam pemeliharaan kesehatan pada penyediaan air bersih dan pemeliharaannya, dalam kelembagaan UKBM, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, mengawasi pelaksanaan PHBS, memfasilitasi ambulan desa dan menggerakkan masyarakat. Peran PKK berupa mendampingi petugas kesehatan dalam pengamatan kesehatan, meminta dan mengumpulkan sumbangan untuk PMT dari masyarakat,layanan kesehatan sederhana dan penyuluhan kesehatan di posyandu. Peran donatur menyiapkan ambulan desa, dan memberi bantuan untuk PMT posyandu. Kesimpulan: Potensi stakeholder lokal dalam pemeliharaan kesehatan diperlukan dalam rangka penerapan desa siaga.

Background: The vision of Health Department through the decree of the Minister of Health No. 331/Menkes/SK/V/2006 in May 11, 2006 “ Independent Society in Healthy Life” has an implication to strategy changes in achieving goals of healthy Indonesia. The achievement of healthy Indonesia depends largely on the achievement of a healthy village as a base. This healthy village can be actualized soon if villages are developed to become alert village. Limited access to health service at the District of Sawahlunto/Sijunjung, low health status with maternal mortality rate 240/100,000 births alive, infant mortality rate 23/1,000 births alive, life expectancy 63.2 years, require empowerment of local potentials. These local potentials are Wali Nagari, Family Welfare Empowerment and donors. Objective: To find out preparedness in alert village implementation by observing role of Wali Nagari, Family Welfare Empowerment and donors in developing alertness in health sector. Method: This was a descriptive case study to identify the role of stakeholders at Nagari in health care in efforts to prepare alert village implementation. Data were obtained from indepth interview with Wali Nagari and Nagari authorities (10 people), Family Welfare Empowerment cadres (10 people) and donors (15 people). Data analysis used coding, scoring, tabulation and interpretation. Result: The role of Wali Nagari in the health care were providing and maintaning clean water, being involved in community-based health efforts, socializing health to the community, monitoring the implementation of clean and healthy life habit, facilitating village ambulance and mobilizing the community. The role of Family Welfare Empowerment were accompanying health staff in monitoring health, asking for and generating donation for the supply of complementary feeding from the community, providing modest health service and socializing health at integrated service post. The role of donors were preparing village ambulance and providing aids for the supply of complementary feeding to integrated health post. Conclusion: The potential of local stakeholders in the health care was needed in efforts to implement allert villages.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan, Desa Siaga, Peran Wali Nagari dan PKK, alert villages, Wali Nagari, Family Welfare Empowerment.