Implementasi dan kebijakan rumah sakit dalam pengelolaan pembayaran layanan pasien rawat inap di RSUD Dokter Soedarso Pontianak

ARIANI, Edi, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar Belakang: Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak merupakan Top Referal Hospital di Propinsi Kalimantan Barat dan sebagai rumah sakit dengan kelas B non pendidikan dengan 311 tempat tidur. Pengelolaan rumah sakit membutuhkan biaya yang cukup besar, terus menerus dan terus meningkat, disisilain kemampuan sumber dana dari pemerintah sangat terbatas. Untuk itu diperlukan pola pengelolaan keuangan yang efektif sehingga dapat memaksimalkan penerimaan dan menekan pembayaran layanan yang tidak tertagih. Masalah dalam penelitian ini dengan memperhatikan data adalah meningkatnya jumlah piutang pasien rawat inap dan cendrung meningkat setiap tahunnya. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui implementasi dan kebijakan rumah sakit dalam pengelolaan pembayaran pasien rawat inap di RSUD Dokter Soedarso Pontianak berikut permasalahannya. Metode Penelitian : Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. Jalannya penelitian dimulai dengan studi dokumen, pengisian check list, dan melakukan wawancara mendalam. Hasil Penelitian: Menunjukan bahwa terhitung Desember 2005 masih ada piutang pasien rawat inap sebesar Rp 129.593.950,- yang tercatat belum terbayar hal ini disebabkan lemahnya sistem manajemen pengelolaan pembayaran pasien rawat inap. Tahapan pra penerimaan yang merupakan tahapan yang penting ternyata belum ada. Kegiatan informasi yang seharusnya dilalukan pada tahapan tersebut, pada tahap berikutnya juga tidak dilakukan. Informasi biaya belum dapat disampaikan kepada pasien secara berkala, sehingga pasien tidak bisa memperkirakan jumlah biaya yang harus disiapkan. Masih ada kebijakan- kebijakan yang belum dikukuhkan dalam : Standar Prosedur Operasional “ tertulis, sehingga tidak cukup kuat sebagai bahan acuan apabila ada pihak-pihak yang mempertanyakan legalitas kebijakan tersebut. Kesimpulan: Implementasi dan Kebijakan RS dalam pengelolaan pembayaran pasien belum terlaksana dengan baik. Strategi kedepan untuk mengatasi kendala piutang pasien tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi, penyediaan tenaga, alat kerja, administrasi billing dan kebijakan tentang SOP lebih dioptimalkan agar tidak menggangu kelancaran dalam kegiatan. Upaya penanggulangan lain yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kelemahankelemahan dari setiap tahapan. Penerapan upaya ini diharapkan dapat menekan jumlah piutang pasien rawat inap dan meningkatnya penerimaan rumah sakit.

Background: Dr. Soedarso Hospital of Pontianak is a top referral hospital at the Province of Kalimantan Barat and a non teaching hospital type B with 311 beds. Operation of a hospital requires considerable, continuous and increasing amount of money whereas financial resources of the government is limited. Therefore effective management of finance is needed in order to maximize revenue and minimize bad debt of service. The background of the study is the increasing amount of inpatient bad debt which tends to rise every year. Objective: To identify the implementation of hospital policy in the management of inpatient service payment at Dr. Soedarso Hospital of Pontianak and the existing problem. Method: The study was descriptive with cross study design using qualitative approach. The process of the study included documentation study, filling in check list and conducting in depth interview. Result: As per December 2005 there was as much as Rp 129,593,950 bad debt as a consequence of weak inpatient payment management system. Pre acceptance phase which was very important was non existent. Data collection which should have been made during this phase was not conducted at the following phase. Information about the bill could not be made periodically to patients or whoever responsible for the payment so that they could not anticipate the amount of money to pay for the service. There were policies which had not been clearly written in standard operation procedure thus they could not be referred whenever people asked about the authority of the policy. Conclusion: The implementation of hospital policy in the management of inpatient service payment had not run well. Proposed strategies to solve the problem of bad debt were improving coordination, provision of human resources, equipment, billing administration and optimizing policy on standard operation procedure in order not to disrupt hospital activities. Another effort that could be made was improving weaknesses of every phase. The implementation of such an effort was expected to minimize the amount of bad debt of inpatient service and increase revenue of the hospital.

Kata Kunci : Kebijakan Rumah Sakit,Pembayaran Rumah Sakit,Rawat Inap