Kajian yuridis pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Propinsi Jawa Tengah

OKTADELINA, Renny, Prof.Dr.Ir. Sahid Susanto

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan (Magister Konservasi Sumber Daya

Gunung Merbabu mempunyai luas 5.725 Ha mempunyai arti penting bagi kelestarian plasma nutfah dan kehidupan liar lainnya. Sehingga hal ini menjadi suatu alasan penting terjadinya perubahan status Gunung Merbabu menjadi Taman Nasional, yang dituangkan dalam Surat Keputusan atau SK No. 135/Menhut-II/2004. Perubahan status tersebut mengakibatkan terjadinya pro dan kontra di kalangan masyarakat, LSM atau pihak lain yang terkait. Kompleksitas konflik dan kepentingan muncul mengikuti perubahannya. Hal ini disebabkan karena para pihak tersebut beranggapan bahwa Surat Keputusan Taman Nasional Gunung Merbabu cacat hukum serta kepentingan-kepentingan lainnya, sehingga diperlukan suatu kajian yuridis untuk mengetahui keabsahan Surat Keputusan tersebut dan juga diperlukan pula pola pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu yang tepat untuk meminimalisir konflik. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penetapan keputusan perubahan status Gunung Merbabu menjadi Taman Nasional sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mempelajari pembentukan Taman Nasional Gunung Merbabu secara yuridis, dilihat dari aturan perundangan yang telah ada maupun aturan penetapannya. Yang terakhir yaitu memberi saran tentang kolaborasi yang partisipatif dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Dari hasil penelitian yang telah dicapai adalah bahwa penetapan Gunung Merbabu menjadi Taman Nasional, sah secara hukum. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam hal criteria penetapan Taman Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yaitu bahwa ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu sudah tidak utuh lagi. Akan tetapi, meskipun sudah tidak utuh lagi, masih dapat ditemui flora dan fauna yang endemic yaitu Edelweiss dan Elang Jawa yang telah dilindungi dan terdaftar di dalam appendiks konvensi internasional Convention on International Treat in Endangered Species (CITES). Untuk pengelolaannya, pengelolaan berbasis masyarakat (Community Based Management) sudah tepat ditetapkan dalam Taman Nasional Gunung Merbabu karena dapat mengurangi konflik kepentingan yang ada.

5725 ha of Merbabu mountain has important function for biodiversity and wildlife preservation. It makes a main reason to change the area status of Merbabu mountain becomes a national park, mentioned in government decision letter SK No. 135/Menhut-II/2004. Its status change contributes pro and contra opinion between society, Non Government Organization (NGO) and government. Some people thought there was any mistake on government decision and it will be interest conflict in society. The juridical research is needed to know about legality of government decision and knowing about the proper management of Merbabu mountain national park. The purposes of the research was to study whether the government decision has accomplished its juridical criteria, learning its status changes till become a national park to make reference to law rules. The last purpose is to give suggestion about collaborative and participative management of Merbabu mountain national park. The research results shows the status change of Merbabu mountain become a national park is legal by law, although there is some little differences on its criteria based on Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, that Merbabu ecosystem is no longer solid but it still has protected endemic flora and fauna registered on international appendix of Convention International Treat in Endangered Species (CITES). Community Based Management can be a proper way for this national park to reduce interest conflict may happen there.

Kata Kunci : Taman Nasional,Pengelolaan,Kajian Yuridis, National Park, juridical, Collaboration